RRI.CO.ID, Jakarta - Institute for Essential Services Reform mempertanyakan penjelasan awal terkait sambaran petir dan cuaca buruk sebagai penyebab pemadaman listrik massal di Sumatra. Menurut IESR, gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak berkembang menjadi blackout regional lintas provinsi.

IESR menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam ketahanan sistem kelistrikan Sumatra. Gangguan cuaca ekstrem mungkin menjadi pemicu awal, tetapi dinilai bukan satu-satunya penyebab utama.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan sistem kelistrikan modern semestinya memiliki perlindungan berlapis untuk mencegah pemadaman meluas. Karena itu, penyebab blackout harus dijelaskan secara transparan kepada publik.

“Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk,” ujarnya, Minggu, 24 Mei 2026. Ia menilai blackout besar menunjukkan kemungkinan lemahnya redundansi jaringan dan sistem proteksi grid.

Menurut Fabby, gangguan tersebut dapat berkaitan dengan bottleneck transmisi, keterbatasan cadangan daya, hingga kelemahan pengendalian jaringan listrik. Kondisi itu dinilai berisiko terhadap keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

IESR juga menyoroti dampak pemadaman terhadap agenda transisi energi Indonesia. Ketahanan jaringan listrik disebut menjadi faktor penting untuk mendukung elektrifikasi transportasi, industri, dan pengembangan energi terbarukan.

“Kami mendesak pemerintah dan Kementerian ESDM melakukan investigasi teknis secara mendalam,” katanya. Investigasi diminta dilakukan secara independen dengan melibatkan pakar non-pemerintah dan berbasis data teknis sistem kelistrikan.

IESR meminta hasil investigasi diumumkan terbuka kepada publik agar masyarakat mengetahui akar persoalan blackout Sumatra. Selama ini, hasil investigasi pemadaman besar dinilai belum pernah disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Selain itu, IESR mendesak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM tentang Tingkat Mutu Pelayanan. Pemadaman massal dinilai menimbulkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan layanan publik.

IESR juga meminta PLN mempercepat penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatra. Langkah tersebut meliputi modernisasi proteksi grid, pengembangan smart grid, dan peningkatan fleksibilitas jaringan listrik.

Fabby menambahkan penyelesaian proyek transmisi 500 kV Lahat-Medan perlu segera dipercepat pemerintah dan PLN. Menurutnya, keterlambatan proyek membuat sistem Sumatra masih bergantung pada backbone 275 kV yang lebih rentan terganggu.

“Akibatnya, ketika satu koridor 275 kV terganggu, dampaknya jauh lebih mudah menyebar,” tuturnya. Ia berharap penguatan sistem transmisi menjadi prioritas untuk mendukung keamanan energi nasional.

IESR juga mengimbau konsumen rumah tangga dan bisnis memasang PLTS atap yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System atau BESS. Teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan ketahanan pasokan listrik sekaligus mendukung transisi energi bersih di Indonesia.