RRI.CO.ID, Palembang - Polda Sumatera Selatan memperkuat sistem pengawasan berbasis digital untuk mendukung tata kelola institusi yang modern dan akuntabel. Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Kerja Pengawasan Itwasda Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Palembang.

Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel The Alts Palembang, Rabu, 20 Mei 2026. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fungsi Pengawasan bagi jajaran kepolisian di Sumatera Selatan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho membuka langsung kegiatan tersebut di hadapan peserta Rakerwas. Ia menegaskan pengawasan internal harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sistem digital.

“Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi,” ujarnya. Menurutnya, sistem pengawasan modern akan mempercepat pelayanan publik yang lebih akurat dan transparan.

Rakerwas Itwasda 2026 diikuti auditor kepolisian, Wakapolres, Kasiwas, hingga operator satuan kerja jajaran Polda Sumsel. Kegiatan itu juga melibatkan unsur pengawasan eksternal dari Ombudsman dan BPKP Sumatera Selatan.

Kehadiran lembaga pengawas eksternal dinilai penting untuk memperkuat objektivitas evaluasi organisasi kepolisian. Sinergi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sistem kontrol internal di lingkungan Polda Sumsel.

Peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengawasan berbasis elektronik dan tata kelola audit modern. Selain itu, pelatihan juga membahas strategi mitigasi risiko organisasi melalui pemanfaatan data digital terintegrasi.

Polda Sumsel menilai sistem pengawasan digital mampu meminimalisasi maladministrasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penguatan pengawasan juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program kerja dan pelayanan masyarakat.

Kapolda Sumsel menegaskan fungsi pengawasan tidak lagi sekadar mencari kesalahan administratif dalam organisasi. Pengawasan harus menjadi instrumen pembinaan dan perbaikan institusi secara berkelanjutan.

“Tidak mungkin kita membersihkan ruangan dengan sapu yang kotor,” katanya. Ia meminta seluruh personel pengawas menjaga integritas pribadi dalam menjalankan fungsi pengawasan institusi.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya mengatakan keterlibatan lembaga eksternal menunjukkan keterbukaan Polri terhadap pengawasan profesional. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi Polri Presisi.

Melalui Rakerwas dan pelatihan fungsi pengawasan tahun 2026, Polda Sumsel menegaskan komitmen menjadi institusi yang modern dan terpercaya. Penguatan pengawasan diharapkan mampu mendukung stabilitas keamanan dan pelayanan publik di Sumatera Selatan.