RRI.CO.ID, Palembang - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Paripurna DPRD Sumsel diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa, Senin, 18 Mei 2026. Usai rapat paripurna, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menemui massa aksi di depan gedung DPRD Sumsel.

Gubernur memilih berdialog langsung dengan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Herman Deru bahkan masih mengenakan pakaian adat yang dipakai saat mengikuti rapat paripurna istimewa HUT Sumsel.

“Kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial,” ujarnya di hadapan massa aksi. Ia meminta seluruh aspirasi mahasiswa diterima dan dikaji sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Dalam dialog tersebut, Herman Deru menegaskan kondisi zero konflik menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, situasi yang kondusif turut mendukung berbagai capaian pembangunan di Sumatera Selatan.

“Selain mampu mencapai zero konflik, indikator pencapaian Sumsel lainnya mampu mencapai target penurunan kemiskinan hingga satu digit,” katanya kepada awak media.

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Demonstrasi yang digelar Pengurus Koordinator Cabang PMII Sumatera Selatan itu menjadi perhatian karena berlangsung bertepatan dengan momentum perayaan delapan dekade Provinsi Sumsel.

Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait transparansi anggaran daerah. Mereka meminta pemerintah provinsi lebih terbuka dalam penggunaan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Selain persoalan anggaran, mahasiswa juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan rusak di sejumlah daerah. Menurut massa aksi, perbaikan jalan perlu menjadi perhatian serius karena masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Isu pendidikan dan kondisi ekonomi warga turut disampaikan dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu memperkuat program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Momentum HUT ke-80 Sumsel pun tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga ruang penyampaian aspirasi publik. Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan mampu menjadikan kritik mahasiswa sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah ke depan.