RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kota Palembang memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi musim kemarau 2026. Upaya ini dilakukan melalui kesiapsiagaan menyeluruh lintas sektor dan wilayah terhadap potensi cuaca.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa antisipasi dilakukan sejak dini dengan membentuk tim tanggap bencana hingga tingkat kecamatan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri apel kesiapsiagaan penanganan karhutla di halaman Griya Agung, Rabu, 6 Mei 2026.

‎

‎“Apel kesiapsiagaan ini menjadi langkah penting dalam mengantisipasi Karhutla, termasuk potensi kiriman asap dari daerah lain. Kita sudah siapkan tim tanggap bencana dari tingkat kecamatan hingga OPD,” jelas Ratu Dewa.

‎

‎Selain itu, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran juga diperkuat dalam mitigasi dan penanganan darurat. Keduanya menjadi garda terdepan dalam merespons potensi kebakaran.

‎Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago serta didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

‎

‎Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya reaktivasi desk karhutla untuk memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini mencakup pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pemulihan pasca-bencana.

‎

‎“Presiden memberikan perhatian besar terhadap penanganan karhutla. Capaian yang sudah diraih harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah,” ujarnya.

‎

‎Ia menyebut Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut dan luasnya area perkebunan. Meski demikian, tren karhutla menunjukkan penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir.

‎

‎Dari data menunjukkan luas karhutla turun dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare pada 2025, dan sekitar 79 hektare hingga April 2026. Penurunan ini dinilai sebagai hasil kerja terpadu seluruh pihak.

‎

‎“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita terlena. Justru harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih disiplin dan terpadu,” ungkapnya.

‎

‎Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan mulai pada bulan Mei 2026. Sebanyak 12 kabupaten/kota masuk kategori rawan karhutla.

‎

‎Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan posko, personel, peralatan, serta ketersediaan sumber air. Selain itu, sistem komando lapangan dan integrasi data menjadi kunci respons cepat terhadap titik panas.

‎

Pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan awal senilai Rp2,8 miliar untuk penanganan karhutla. Bantuan tersebut berupa motor pemadam, mesin pompa, dan perlengkapan pelindung diri bagi personel.

Kegiatan ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla terintegrasi. Simulasi ini menjadi bagian dari penguatan kesiapan menghadapi musim kemarau secara cepat, tanggap, dan terpadu.