RRI.CO.ID, Palembang - Persoalan rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan mendorong pemerintah memperkuat pendekatan kolaboratif lintas sektor. Program berbasis gotong royong dinilai menjadi solusi percepatan penanganan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan GEBRAK RUTILAHU sebagai gerakan terpadu. Kick off program dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Selasa, 5 Mei 2026.

Peluncuran dipusatkan di kawasan Jalan Pantai Musi, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II. Lokasi tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan perbaikan hunian secara terintegrasi.

Herman Deru menegaskan program ini tidak hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah. Pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan program. “Perusahaan BUMN, BUMD, hingga sektor swasta kita ajak berkontribusi dalam program ini,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat hingga tingkat desa. “Mudah-mudahan dengan program ini, semua terpanggil membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan kondisi rumah tidak layak huni di daerahnya. Tercatat sebanyak 3.067 unit menjadi target perbaikan.

Menurutnya, dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber yang saling melengkapi. “Saya kira Palembang juga mendapatkan beberapa unit bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun melalui dana APBD dan stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.

Ia menargetkan seluruh perbaikan dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan. Pemerintah kota optimistis target tersebut dapat tercapai pada 2027.

“Insyaallah target kita pada 2027 seluruh 3.067 rumah dapat diselesaikan melalui gerakan bersama ini,” tegasnya. Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan hunian tidak layak.

Ratu Dewa menilai program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik hunian. GEBRAK RUTILAHU juga diharapkan memperkuat semangat gotong royong di masyarakat.

Pemerintah berharap program ini berjalan berkelanjutan dan terukur. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.