RRI.CO.ID, Banyuasin – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuasin hanya menyiapkan empat posko terpadu pada musim kemarau 2026 akibat efisiensi anggaran. Selain jumlah yang terbatas, masa operasional posko juga dipersingkat menjadi sekitar dua bulan.

Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agust Perdana, mengatakan, posko akan difokuskan pada puncak musim kemarau. Waktu pelaksanaan diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga September.

Menurut Reza, kebijakan tersebut merupakan dampak langsung dari keterbatasan anggaran tahun berjalan. Kondisi ini membuat BPBD harus menyesuaikan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Jumlah posko tahun ini hanya empat dengan waktu operasional sekitar dua bulan," ujarnya, di Palembang, Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya jumlah posko bisa mencapai tujuh titik dengan masa operasional hingga enam bulan. Namun sejak 2025, jumlah tersebut mulai berkurang menjadi lima posko akibat penyesuaian anggaran.

Meski demikian, BPBD tetap mengoptimalkan langkah pencegahan melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah kecamatan dan desa diminta memperkuat patroli mandiri di wilayah masing-masing.

"Kami mengandalkan patroli mandiri masyarakat dan koordinasi lintas sektor," katanya.

BPBD juga telah memetakan sejumlah wilayah prioritas yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Sedikitnya lima kecamatan menjadi fokus pengawasan intensif selama musim kemarau.

Selain itu, perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Ketentuan tersebut mencakup penyediaan alat, tim khusus, hingga fasilitas pendukung di lapangan.

BPBD bersama instansi terkait terus melakukan monitoring dan koordinasi untuk memastikan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini.

Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kekeringan dan dampaknya terhadap pertanian.

Dengan keterbatasan yang ada, BPBD Banyuasin tetap berupaya menjaga kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan mampu meminimalkan potensi bencana.