RRI.CO.ID, Musi Banyuasin – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mengawal ketat proses rekrutmen tenaga kerja lokal PT. Gorby Putra Utama. Langkah ini dilakukan melalui sistem transparansi digital dengan prioritas pelamar ber-KTP Muba.

Pengawalan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan walk-in interview tahap kedua yang diikuti ratusan pelamar. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, mengatakan proses rekrutmen mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia menegaskan perusahaan wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan daerah dan nasional.

Selain itu, seluruh proses rekrutmen harus terintegrasi melalui sistem digital ketenagakerjaan. Hal ini untuk menjamin keterbukaan serta mencegah praktik yang tidak transparan dalam penerimaan tenaga kerja.

"Sesuai ketentuan, setiap lowongan kerja wajib dilaporkan melalui sistem digital agar prosesnya transparan," ujar Herryandi, di Sekayu, Selasa, 21 April 2026. Ia menambahkan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja daerah.

Dari total 124 pelamar daring, sebanyak 104 peserta mengikuti tahap wawancara langsung. Hasil seleksi sementara menetapkan 34 kandidat terbaik untuk melaju ke tahap psikotes.

Disnakertrans memastikan seluruh hasil seleksi akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memantau proses rekrutmen secara langsung dan akuntabel.

Perwakilan PT. Gorby Putra Utama, Mahli, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan perusahaan berkomitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan operasional.

"Kami berkomitmen memberi kesempatan kepada putra-putri daerah yang memiliki kompetensi," kata Mahli. Ia juga menyebut sinergi dengan pemerintah menjadi kunci keberhasilan proses rekrutmen ini.

Penguatan regulasi ketenagakerjaan turut menjadi landasan dalam pelaksanaan seleksi tenaga kerja. Pemerintah memastikan pekerja yang diterima memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui langkah ini, diharapkan angka pengangguran di Musi Banyuasin dapat ditekan. Selain itu, tenaga kerja lokal diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan daerah.