RRI.CO.ID, Palembang - Langkah strategis dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Sumatera Selatan melalui Otoritas Veteriner bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sumatera Selatan. Kolaborasi ini difokuskan pada percepatan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi usaha peternakan ayam petelur.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan pangan asal hewan, khususnya telur yang dikonsumsi masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan protein, langkah ini dinilai relevan dan mendesak.

Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, drh. Jafrizal, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar agenda administratif. Menurutnya, percepatan NKV merupakan langkah nyata dalam memastikan produk peternakan memenuhi standar kesehatan dan higienitas.

"Menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, keterlibatan PDHI Sumsel akan terus diperkuat dalam berbagai program strategis, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan dan kesehatan hewan," ujar drh. Jafrizal saat acara pertemuan DKPP Sumsel dan PDHI Sumsel di Gemericik Palembang. Jumat 17 April 2026.

Sementara itu, Ketua PDHI Sumsel, drh. Alfin, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program tersebut. Dukungan diwujudkan melalui keterlibatan aktif dokter hewan praktisi dalam pembinaan dan pendampingan peternakan ayam petelur.

"Kesiapan penuh mendukung percepatan NKV secara menyeluruh. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah memberikan rekomendasi serentak kepada dokter hewan praktisi perunggasan di berbagai wilayah Sumsel agar terlibat aktif dalam pembinaan dan pendampingan farm ayam petelur," ucap Alfin.

Kehadiran dokter hewan di setiap unit usaha dinilai sangat penting. Selain memenuhi regulasi, peran mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ternak dan mengawasi penggunaan obat hewan.

Namun, keterbatasan jumlah dokter hewan di lapangan masih menjadi tantangan. Tidak semua peternakan mampu memiliki tenaga dokter hewan tetap sehingga diperlukan pola kerja sama yang efektif.

Melalui sinergi ini, pemerintah daerah dan organisasi profesi berupaya menghadirkan solusi yang realistis. Pendekatan kolaboratif dinilai mampu memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas produksi peternakan.

Lebih lanjut, Jafrizal menegaskan bahwa keamanan pangan asal hewan tidak dapat ditawar. Ia menekankan bahwa telur yang beredar harus memenuhi standar sanitasi, kesejahteraan hewan, serta pengawasan veteriner yang ketat.

Telur sebagai sumber gizi terjangkau memiliki peran penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas dan keamanannya harus dijaga agar tetap aman, sehat, utuh, dan halal.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, hingga pelaku usaha, diharapkan mampu menciptakan ekosistem peternakan yang modern dan berdaya saing. Dengan demikian, ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat dan berkelanjutan.