RRI.CO.ID, OKI - Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi menyampaikan aspirasi tenaga pendidik, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kepada Komisi X DPR RI. Ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan guru yang dinilai belum membaik meski telah beralih status.

Menurut Muchendi, perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu belum diikuti peningkatan pendapatan. Sebagian guru bahkan kehilangan tambahan penghasilan karena tidak lagi memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar per pekan.

“Saat masih honorer, guru bersertifikat yang memenuhi jam mengajar bisa memperoleh sekitar Rp1- 1,5 juta per bulan. Setelah menjadi PPPK paruh waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diterima,” ujar Muchendi saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten OKI, Jumat 17 April 2026.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan guru. Hal ini disampaikan sebagai respons atas berbagai persoalan yang dihadapi tenaga pendidik, khususnya guru PPPK paruh waktu.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mendesak pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam membayar gaji atau honor guru. Menurutnya, para guru berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibayarkan tepat waktu.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan khusus. Salah satunya melalui usulan anggaran dengan skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) agar tidak membebani fiskal daerah.

"Bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan tersebut. Ia menilai kesejahteraan guru merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional," ujar Lalu Hadrian Irfani.

Di sisi lain, kunjungan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI, Latinro Tunrung, menyampaikan bahwa evaluasi difokuskan pada pelaksanaan asesmen pendidikan. Menurutnya, pelaksanaan sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

"Bahwa secara umum tingkat partisipasi sudah cukup baik. Namun, hasil yang diperoleh dinilai belum menggembirakan dan perlu menjadi bahan evaluasi bersama," ucap Latinro Tunrung.

Lebih lanjut, Komisi X DPR RI juga mencatat adanya kesenjangan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Temuan ini akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk perbaikan kebijakan pendidikan ke depan.