RRI.CO.ID, Banyuasin – Sebuah bangunan gudang di Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, diduga belum memiliki izin bangunan dan disinyalir menjadi lokasi aktivitas ilegal pengoplosan air minum dalam kemasan galon bermerek nasional. Temuan ini memicu keresahan warga karena bangunan tersebut tertutup rapat, tanpa identitas usaha, serta diduga belum mengantongi izin resmi.

Kecurigaan mencuat setelah sejumlah warga melaporkan aktivitas tidak biasa yang berlangsung di gudang tersebut, terutama pada malam hari. Kendaraan besar kerap keluar masuk, sementara pada siang hari lokasi terlihat sepi dan tertutup dari aktivitas publik.

Bangunan tersebut berdiri dengan pagar beton setinggi sekitar dua meter, menutupi seluruh area dalam dari pandangan luar. Tidak terdapat papan nama atau tanda usaha yang lazim dimiliki sebuah tempat produksi atau distribusi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait legalitas dan jenis kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Warga sekitar mengaku khawatir jika aktivitas tersebut berpotensi melanggar hukum dan membahayakan konsumen.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas di gudang itu lebih sering berlangsung pada malam hari. Ia menyebut kendaraan besar sering terlihat masuk dan keluar, membawa muatan yang tidak diketahui secara pasti.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan belum pernah ada penjelasan resmi dari pihak pengelola bangunan. Minimnya informasi membuat warga semakin curiga terhadap aktivitas di lokasi tersebut.

Dugaan aktivitas ilegal ini semakin menguat setelah seorang aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, melakukan penelusuran lapangan. Ia menyebut timnya mendapatkan informasi bahwa gudang tersebut diduga menjadi tempat produksi air minum dalam kemasan galon dari merek ternama.

Tidak hanya itu, selain muncul dugaan belum adanya izin bangunan, Sepriadi juga mengungkap adanya indikasi praktik pengoplosan air kemasan, yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ia menilai hal tersebut sebagai pelanggaran serius jika terbukti benar.

"Pemerintah harus segera lakukan pemeriksaan dan memanggil pemilik bangunan, jangan sampai ada kegiatan yang menyimpang," tegas Sepriadi dalam keterangannya, di Talang Kelapa, Kamis, 16 April 2026.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat luas.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim monitoring dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuasin turun langsung ke lokasi. Tim dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Dian, didampingi dua staf lainnya.

Namun, saat tiba di lokasi, tim mendapati gerbang gudang dalam kondisi tertutup rapat. Tidak ada aktivitas yang terlihat dari luar, dan tidak ada satu pun orang yang keluar untuk menemui petugas.

Upaya pemanggilan dari luar gerbang yang dilakukan beberapa kali tidak membuahkan hasil. Petugas bahkan mencoba memastikan keberadaan orang di dalam dengan mengetuk dan memanggil dari luar pagar.

Ketika tidak mendapat respons, tim mencoba mengintip melalui celah pintu gerbang. Dari sana, terlihat sebuah truk jenis fuso yang berisi galon air minum dalam kemasan.

Selain itu, tampak pula sejumlah tumpukan galon kosong maupun terisi yang berada di dalam area gudang. Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya aktivitas terkait produksi atau distribusi air minum.

Meski demikian, pihak DPMPTSP belum dapat memastikan secara resmi status legalitas bangunan maupun kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini disebabkan tidak adanya pihak pengelola yang dapat ditemui di lokasi.

"Kita tidak bertemu pemilik bangunan, bahkan pintu masuk terkunci rapat. Ketika dipanggil tidak ada yang keluar menemui," ujar Dian.

Kondisi tersebut menjadi kendala utama dalam proses verifikasi lapangan. Tanpa kehadiran pemilik atau pengelola, petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan dokumen perizinan secara langsung.

Dian menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan koordinasi lintas instansi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administratif maupun hukum.

Sementara itu, warga sekitar berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Mereka khawatir aktivitas yang tidak jelas tersebut dapat berdampak buruk, terutama jika berkaitan dengan produk konsumsi.

Air minum dalam kemasan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Jika terjadi praktik pengoplosan, risiko yang ditimbulkan bisa sangat besar.

Selain membahayakan kesehatan, praktik semacam itu juga merugikan produsen resmi yang telah memenuhi standar produksi. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap merek tertentu.

Dalam konteks perlindungan konsumen, dugaan ini menjadi isu serius yang memerlukan penanganan cepat dan transparan. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga menyampaikan hasilnya kepada publik.

Salah seorang pengamat kebijakan, Emi Sumirta menilai, lemahnya pengawasan terhadap bangunan tanpa izin dapat membuka celah bagi aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pendataan dan pengawasan perlu diperkuat.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Partisipasi publik menjadi salah satu kunci dalam mencegah pelanggaran.

Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam penanganan kasus semacam ini.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak yang diduga sebagai pemilik atau pengelola gudang tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh berbagai pihak.

Keberadaan gudang tanpa identitas jelas di tengah permukiman warga menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan perizinan di daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan tertib administrasi.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tegas perlu diambil untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka klarifikasi resmi tetap diperlukan untuk menghilangkan keresahan warga. Transparansi menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Temuan ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam mengungkap kebenaran.

Di tengah meningkatnya kebutuhan air minum dalam kemasan, jaminan kualitas dan keamanan produk menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas.

Investigasi lanjutan diharapkan dapat mengungkap secara jelas aktivitas yang terjadi di dalam gudang tersebut. Masyarakat pun menanti kepastian dari pihak berwenang.

Dengan demikian, penanganan kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Pemerintah dituntut hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.