RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Indonesia resmi menginjak pedal gas dalam program hilirisasi industri kelapa sawit. Tak tanggung-tanggung, implementasi mandatori biodiesel B50 yang semula direncanakan pada 2028, kini dipercepat menjadi 1 Juli 2026. Langkah berani ini diambil untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik dunia yang tak menentu.
Staf Ahli Menko Perekonomian, Dida Gardera, mengungkapkan bahwa sektor sawit kembali menjadi penyelamat saat krisis energi menghantam. Percepatan B50 diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp48 triliun dari pengurangan impor BBM.
"Naturalisasi yang paling berhasil itu sawit, jauh sebelum PSSI. Sawit sudah menjadi tulang punggung perekonomian kita semua," seloroh Dida saat memberikan paparan dalam Andalas Forum VI di Palembang, Kamis, 16 April 2026.
Namun, ambisi besar ini bukan tanpa hambatan. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mencatat adanya penurunan ekspor sebesar 30 persen pada Februari 2024 akibat lonjakan biaya logistik dan asuransi imbas perang di kawasan Persia. Biaya pengapalan meroket hingga 50 persen, sementara harga pupuk dan BBM industri di dalam negeri ikut naik signifikan.
“Ekspor kita turun bukan karena perusahaan tidak mau menjual, tapi karena kondisi global yang membuat biaya naik tajam,” tegas Eddy.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum terkait lahan sawit yang masih terjebak dalam kawasan hutan agar tidak mengganggu target produksi 100 juta ton pada tahun 2045.
Bappenas telah memposisikan kelapa sawit sebagai sektor strategis dalam RPJPN 2025-2045.
Deputi Pangan Bappenas, Leonardo A.A.T. Sambodo, menyatakan, Indonesia harus segera bertransformasi dari sekadar "kebun dunia" menjadi pusat manufaktur global. Untuk mencapainya, pemerintah menyiapkan sistem close loop yang mengintegrasikan hulu hingga hilir, mulai dari penyelesaian status lahan hingga penguatan SDM melalui pendidikan vokasi.
"Kelapa sawit adalah kedaulatan, bukan sekadar komoditas dagang. Kita perlu menyelaraskan 30 kementerian yang saat ini mengelola sawit agar koordinasinya tidak fragmentaris," jelas Leonardo.
Sebagai salah satu lumbung sawit nasional, Sumatera Selatan memegang peran krusial dengan kontribusi 8 persen dari luas kebun nasional.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menekankan, peningkatan produktivitas per hektar adalah harga mati agar Indonesia tidak tertinggal dari Malaysia.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Banyuasin. Proyek ini diyakini akan memangkas biaya transportasi secara masif bagi pelaku industri di wilayah Sumatera bagian selatan yang selama ini bergantung pada pelabuhan di daerah lain.
“Forum ini harus melahirkan rekomendasi nyata, bukan sekadar silaturahmi. Kita harus memastikan sawit tetap menjadi penopang ekonomi daerah dan negara,” pungkas Herman Deru.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....