RRI.CO.ID, OKI - Kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi menjadi kunci percepatan pengentasan wilayah tanpa sinyal atau blankspot di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan akses internet sebagai layanan dasar bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan.

Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika OKI di Kantor Bupati OKI, Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari misi kepala daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis digital serta mendukung pemerataan infrastruktur nasional.

Kabupaten OKI memiliki luas wilayah sekitar 17.071,33 kilometer persegi yang mencakup 18 kecamatan dan 327 desa atau kelurahan. Dengan cakupan wilayah yang luas tersebut, tantangan pemerataan jaringan telekomunikasi masih cukup besar.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat sedikitnya 57 titik blankspot yang tersebar di berbagai wilayah. Kualitas jaringan pun masih didominasi 4G lemah sekitar 75 persen, sementara jaringan stabil baru mencapai sekitar 15 persen.

Kondisi geografis yang sulit serta masih adanya desa yang belum teraliri listrik menjadi hambatan utama. Selain itu, minat operator untuk membangun jaringan di wilayah terpencil juga masih relatif terbatas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan blankspot secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami melakukan validasi data bersama operator agar penanganan blankspot sesuai kondisi di lapangan,” ujar Adi Yanto. Ia menambahkan bahwa data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas pembangunan jaringan.

Menurut Adi, prioritas penanganan difokuskan pada layanan publik seperti sekolah, puskesmas dan kantor desa. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat akibat keterbatasan akses internet.

Sebagai solusi, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR). Program ini merupakan model kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan jaringan.

Melalui skema tersebut, pemerintah berperan dalam regulasi dan koordinasi, sementara operator membangun infrastruktur jaringan. Di sisi lain, pemerintah desa mendukung penyediaan lokasi serta sarana pendukung lainnya.

Asisten III Sekretariat Daerah OKI, Nursula, menegaskan, akses internet kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut internet memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerataan akses internet bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Nursula. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengentasan blankspot di OKI.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti penataan kabel jaringan provider yang masih semrawut di sejumlah titik. Penertiban akan dilakukan bersama operator agar jaringan lebih rapi serta tidak membahayakan pengguna jalan.