RRI.CO.ID, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan arah baru pembangunan daerah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 di Griya Agung Palembang, Selasa, 14 April 2026.

Dalam forum strategis tersebut, Herman Deru menyebut Sumatera Selatan kini berada pada fase “metamorfosis”, yang menuntut perubahan pola kepemimpinan menjadi lebih gesit, akseleratif, dan akuntabel tanpa keluar dari koridor aturan.

Ia menyoroti semakin ketatnya kebijakan belanja daerah, terutama pembatasan belanja pegawai yang maksimal 30 persen. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kreativitas tinggi dari pemerintah daerah agar program prioritas tetap berjalan.

“Belanja daerah kini dibatasi maksimum 30 persen. Kondisi ini menuntut inovasi dan improvisasi tinggi dari Pemprov Sumsel agar program strategis tetap berjalan maksimal. Kita harus linear dengan pemerintah pusat, karena provinsi adalah kepingan puzzle yang menyatukan kabupaten dan kota,” tegas Herman Deru.

Selain persoalan efisiensi anggaran, Herman Deru juga menaruh perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai kesejahteraan guru menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan bonus demografi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberi ruang fleksibilitas regulasi bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, daerah harus mampu menghasilkan dampak besar bagi masyarakat dengan biaya yang efisien.

“Target kita jelas, dengan biaya rendah harus lahir ledakan manfaat yang tinggi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Sumatera Selatan yang dinilai konsisten dan menunjukkan tren positif.

Ia menilai sejumlah indikator ekonomi daerah menunjukkan performa yang impresif, mulai dari inflasi yang terkendali hingga capaian penurunan stunting yang masuk kategori terbaik nasional.

“Data Sumsel sangat impresif, inflasi terkendali, angka stunting terbaik nasional, dan kapasitas fiskal kuat karena PAD mampu melampaui dana transfer pusat. Konsistensi ini harus dijaga, tentu dengan menjauhi praktik korupsi,” kata Bima Arya.

Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sekaligus memastikan arah pembangunan Sumatera Selatan tetap sejalan dengan target nasional menuju Indonesia Maju.