RRI.CO.ID, Palembang - Penguatan kebijakan publik menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan yang tepat dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Deriansya Putrajaya, menyebut kebijakan publik merupakan fondasi utama pembangunan. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Kita Indonesia Pro 1 RRI Palembang, Kamis, 9 April 2026.

Ia menjelaskan visi Indonesia maju tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan juga harus memperhatikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini penting untuk menghadapi bonus demografi Indonesia pada tahun 2045," tambahnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan kawasan industri menjadi prioritas kebijakan di Sumatera Selatan. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.

Di sektor energi, pemerintah juga mendorong pengembangan energi alternatif berbasis sumber daya nonfosil. Transformasi energi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di era digital.

" Digitalisasi pelayanan publik dapat mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan masyarakat. Namun, literasi digital masyarakat tetap perlu ditingkatkan agar layanan dapat dimanfaatkan secara optimal," imbaunya.

Pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkala dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif. Kebijakan yang adaptif diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.