RRI.CO.ID, Palembang - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra bersama bupati dan wali kota menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK. Penyerahan ini menandai dimulainya proses audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Selasa 31 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

LKPD Unaudited merupakan dokumen penting dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan.

Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II BPK Cendy Avrian menjelaskan laporan disusun oleh pemerintah daerah. Laporan tersebut wajib diserahkan sebelum dilakukan audit lebih lanjut.

“Laporan ini disusun oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada BPK untuk diaudit sebelum menjadi laporan final,” ujarnya. Ia menegaskan proses ini merupakan tahapan wajib.

Laporan keuangan yang diserahkan terdiri dari tujuh komponen sesuai standar akuntansi pemerintahan. Komponen tersebut mencerminkan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh.

Komponen laporan meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, serta catatan laporan keuangan. Selain itu, terdapat laporan operasional, perubahan ekuitas, dan saldo anggaran lebih.

Kehadiran pimpinan daerah dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola keuangan.

Cendy menegaskan tim pemeriksa BPK akan segera melakukan pemeriksaan terperinci di lapangan. Audit dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.

Proses audit bertujuan menghasilkan opini atas laporan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah. Hasil tersebut menjadi dasar peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.