RRI.CO.ID, Musi Banyuasin - Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet memastikan pemerintah daerah tidak akan memangkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Kebijakan ini tetap berlaku meski ada pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai tahun depan.

Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait isu pengurangan tenaga P3K. Pemerintah daerah memastikan kebijakan nasional tidak akan berdampak pada keberlangsungan tenaga P3K di Muba.

Toha menilai, keberadaan P3K sangat penting dalam mendukung pelayanan publik. Peran mereka dinilai strategis dalam berbagai sektor pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak ada pemangkasan atau pemutusan hubungan kerja bagi P3K di Musi Banyuasin," tegas Toha, di Sekayu, Selasa, 31 Maret 2026. Ia memastikan seluruh tenaga P3K tetap dipertahankan sesuai kebutuhan daerah.

Menurutnya, jika terjadi pengurangan tenaga kerja justru berpotensi menimbulkan dampak sosial. Salah satunya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga menegaskan kemampuan keuangan daerah masih mencukupi. Pembayaran gaji P3K dinilai tetap aman dan tidak mengganggu stabilitas anggaran.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah daerah akan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pegawai.

Selain itu, optimalisasi anggaran terus dilakukan agar tetap efisien dan tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.

Toha juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta semua pihak tetap tenang dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Dengan komitmen tersebut, stabilitas tenaga kerja di Musi Banyuasin diharapkan tetap terjaga. Pemerintah daerah optimistis pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan maksimal.