RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kota Palembang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penyerahan dilakukan Wali Kota, Ratu Dewa, di BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa, 31 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatera Selatan. Kehadiran para kepala daerah menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan.

Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan untuk mewakili kepala daerah dalam penyerahan laporan. Ia menilai kepercayaan tersebut menjadi tanggung jawab dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab kami dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. Ia menegaskan komitmen tersebut mencerminkan kerja bersama seluruh pemerintah daerah.

Penyerahan LKPD dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan tersebut menjadi dasar dalam proses audit keuangan oleh BPK.

Ratu Dewa menyampaikan optimisme Kota Palembang dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik.

“Kami berharap Kota Palembang kembali memperoleh WTP pada tahun ini,” katanya. Ia menegaskan seluruh jajaran akan terus meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, BPK menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam proses pemeriksaan laporan. Pemeriksaan dijadwalkan mulai 6 April 2026.

“Kami berharap kerja sama semua pihak agar pemeriksaan berjalan lancar,” tuturnya. Ia menegaskan hasil pemeriksaan yang baik membutuhkan koordinasi yang kuat.

Penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mempertahankan transparansi dan akuntabilitas anggaran.