RRI.CO.ID, Pagar Alam - Ratusan guru dan tenaga pendidik honorer mendatangi DPRD Kota Pagar Alam, Senin 26 Januari 2026. Mereka menyampaikan keresahan soal potensi penghapusan status dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Aksi ini berlangsung di Kantor DPRD Komplek Perkantoran Gunung Gare pukul 14.30 WIB. Para guru diterima langsung oleh Ketua DPRD Jenni Sandiyah, Ketua Komisi III Halipan Matsohan, serta anggota dewan lainnya.

Ketua DPRD Jenni Sandiyah menyatakan keprihatinan atas nasib para guru honorer. Ia menyebut DPRD akan mencari solusi agar status mereka tetap terlindungi.

“Kami akan berupaya memperjuangkan nasib guru honorer di Pagar Alam,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa peran guru honorer sangat penting dalam dunia pendidikan.

Halipan Matsohan menambahkan, DPRD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Langkah ini ditempuh untuk mencegah dampak buruk dari penghapusan data Dapodik.

“Besok akan digelar pertemuan bersama seluruh kepala sekolah SD dan SMP,” katanya. Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan pada Selasa 27 Januari 2026.

Ia juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak terburu-buru menghapus data guru honorer. Menurutnya, seluruh proses harus menunggu hasil konsultasi dengan pemerintah pusat.

“Biarkan proses berjalan. Kami akan segera konsultasi ke Kementerian atau Komisi X DPR RI,” tegasnya. Ia berharap keputusan pusat mempertimbangkan keberlangsungan para guru honorer.

DPRD berkomitmen mengawal isu ini hingga ditemukan solusi yang adil. Koordinasi lintas lembaga akan ditempuh untuk menjaga hak dan status para guru.