RRI.CO.ID, Palembang - Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh jajarannya untuk memangkas jalur birokrasi dalam situasi darurat. Hal ini ditekankan dalam rapat staf di Gedung Puskodalopsdam II/Sriwijaya, Palembang, Senin, 26 Januari 2026.

Pangdam menegaskan bahwa kecepatan bertindak adalah prioritas utama, terutama saat terjadi bencana alam. Prajurit di lapangan diminta untuk tidak kaku terhadap prosedur administratif yang panjang jika nyawa masyarakat menjadi taruhannya.

"Prajurit diperintahkan untuk langsung mengambil tindakan di lapangan tanpa harus menunggu perintah birokrasi yang panjang. Kehadiran TNI harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam situasi kritis, bukan hanya menjadi simbol yang jauh dari realita," tegas Mayjen TNI Ujang Darwis.

Tak hanya soal bencana, Pangdam juga menyoroti kepekaan prajurit terhadap dinamika sosial di wilayah binaan masing-masing. Ia meminta setiap personel, mulai dari pimpinan satuan hingga prajurit terendah, untuk lebih peka terhadap isu-isu terkini yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Instruksi ini bertujuan agar TNI tidak sekadar menjalankan rutinitas patroli, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi di titik-titik rawan. "Jangan hanya bekerja sesuai rutinitas. Setiap prajurit harus keluar dari zona nyaman dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang," tambahnya.

Dalam arahannya, Mayjen Ujang Darwis juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan komunikasi antara atasan dan bawahan. Menurutnya, keputusan yang akurat hanya bisa lahir jika pimpinan bersedia mendengar laporan realita dari lapangan tanpa sekat ego sektoral.

Komunikasi dua arah dianggap sebagai kunci vital agar setiap satuan di jajaran Kodam II/Sriwijaya bisa bergerak harmonis dan saling mendukung.

"Tugas kita adalah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dengan cara yang bijak dan penuh pengertian," ujar Pangdam menutup arahannya.