KBRN, Palembang: CIFOR–ICRAF Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi meluncurkan aplikasi SiAlam (Sistem Informasi Alam), sebuah alat digital berbasis web yang dirancang untuk menjangkau kelompok tani hutan hingga ke pelosok-pelosok desa. Acara peluncuran dan apresiasi kelompok tani hutan ini diselenggarakan di Grand Atyasa Convention Center, Palembang, Selasa (9/12/2025).

Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam implementasi Perhutanan Sosial, dengan luas mencapai 493 ribu hektar. Namun, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023, izin yang terbit baru sekitar 134 ribu hektar atau 27 persen. Capaian ini mencakup 211 Surat Keputusan (SK) untuk lebih dari 32 ribu kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas akses legal masyarakat terhadap hutan dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan.

Inisiatif pengembangan SiAlam, yang bermula pada tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19, diharapkan mampu mendongkrak persentase izin yang terbit tersebut. Direktur CIFOR–ICRAF Indonesia, Andree Ekadinata, mengungkapkan bahwa ide utamanya adalah mengatasi kendala mendasar yang dihadapi masyarakat: mendapatkan informasi.

"Salah satu kendala utamanya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi. Karena kadang-kadang menyampaikan informasi itu ke pelosok desa itu susah," ungkap Andree.

Ia menjelaskan bahwa SiAlam dibangun dengan ide sederhana: bagaimana sebuah sistem informasi dapat menghantarkan berbagai data tentang perhutanan sosial langsung ke telepon genggam masyarakat desa.

Pengembang SiAlam sekaligus Peneliti ICRAF, Hari Aksomo, menuturkan, Perhutanan Sosial adalah isu nasional yang sangat penting di Sumatera Selatan. Proses pengembangannya dimulai dari menyamakan persepsi antarpihak hingga merumuskan kebutuhan informasi yang paling mendesak di lapangan. SiAlam dirancang sebagai aplikasi fleksibel berbasis web yang dapat diakses melalui laptop, ponsel, atau perangkat apa pun dengan koneksi internet.

SiAlam berfungsi sebagai panduan, terutama dalam mengurai kerumitan lima skema Perhutanan Sosial yang tersedia. "SiAlam juga diharapkan mampu membantu itu untuk memilihkan—dalam arti secara sistem, tapi tentu pengambilan keputusan tetap ada pada masyarakat di sekitar hutan yang akan mengakses Perhutanan Sosial," jelas Hari.

Tidak hanya memilih skema, SiAlam juga membantu masyarakat memahami persyaratan pengajuan melalui modul kedua, yang menyediakan pendampingan virtual dari para pakar di tingkat provinsi, termasuk Dinas Kehutanan (DisHut) sebagai leading sector. Harapannya, masyarakat tidak hanya berhasil mengakses izin, tetapi juga secara teknis memahami, mengetahui, dan bisa menjalankan izin yang diperoleh.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik kehadiran SiAlam, menyebutnya sebagai "cara mudah" bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang lahan. Ia menyoroti bahwa meskipun Sumatera Selatan memiliki lahan luas, tidak semuanya dapat dikelola menjadi lahan produktif semau masyarakat.

"Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan membuat peta-peta zona, mana yang boleh, mana yang bisa diserahkan, mana yang bisa dikonversi, mana yang harus dilindungi, mana yang harus dipertahankan atau menjadi hutan tapi hutan produktif," tegas Gubernur.

Dengan adanya SiAlam, kerumitan peta zona dan status lahan ini dapat disederhanakan dan diakses langsung oleh masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif Perhutanan Sosial. Setelah peluncuran, pembekalan terkait pengelolaan aplikasi dan informasi akan terus dilaksanakan hingga program selesai di Sumatera Selatan.