KBRN, Banyuasin : Hingga saat ini, Kabupaten Banyuasin masih terbebas dari kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Banyuasin, Warsih, mengonfirmasi bahwa belum ada laporan dari peternak terkait kasus PMK di wilayah tersebut.

Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat penyebaran PMK masih terjadi di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa.

Sesuai arahan Kementerian Pertanian, vaksinasi PMK terus digencarkan sebagai langkah pencegahan. Saat ini, Banyuasin telah menerima 2.000 dosis vaksin dari pemerintah pusat.

"Penyakit ini sebenarnya sudah lama tidak muncul, tetapi sejak 2022 kembali ditemukan, terutama karena mobilitas hewan ternak yang meningkat, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha," ujar Warsih, Minggu (2/3/2025).

Dikatakan Warsih, PMK merupakan penyakit yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi dan kambing.

Penyakit ini disebabkan oleh virus yang tidak memiliki obat khusus. Virus ini dapat menyebar melalui udara, kontak langsung dengan hewan terinfeksi, atau melalui kendaraan dan manusia yang menjadi pembawa virus.

Warsih menambahkan bahwa kasus PMK di Indonesia umumnya ditemukan di daerah dengan populasi ternak yang tinggi, seperti Jawa Timur.

Sementara itu, di Banyuasin, sebagian besar ternak berasal dari luar daerah, khususnya dari Lampung dan Jawa. Mobilitas ini menjadi faktor risiko penyebaran PMK di wilayah Sumatra Selatan.

Untuk mencegah masuknya PMK ke Banyuasin, para peternak dan pedagang diimbau meningkatkan biosekuriti kandang, menjaga kebersihan lingkungan ternak, serta memastikan daya tahan hewan tetap kuat.

Selain itu, setiap pembelian ternak harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh dokter hewan.

"PMK tidak menular ke manusia, jadi daging sapi tetap aman dikonsumsi. Namun, bagian yang terinfeksi seperti kaki dan kepala sebaiknya tidak dikonsumsi," jelas Warsih.

Pemerintah Banyuasin akan terus memantau pergerakan hewan ternak di daerahnya dan memastikan langkah pencegahan dilakukan secara optimal guna menjaga wilayah tetap bebas PMK.