Wamendagri Dorong Satlinmas Perkuat Deteksi Dini Karhutla

RRI.CO.ID, Palembang - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu tantangan yang mendorong pemerintah memperkuat peran masyarakat di tingkat paling dekat dengan lingkungan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, mengatakan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki posisi strategis karena berada di tengah masyarakat dan dapat menjadi bagian dari sistem deteksi dini berbagai potensi gangguan, termasuk karhutla.

Menurut Wiyagus, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai perjalanan sejarah, tetapi harus dirasakan masyarakat melalui rasa aman, tenteram, tertib, serta hadirnya perlindungan dan pelayanan pemerintah.

"Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk rasa aman, ketenteraman, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan pemerintah ketika masyarakat membutuhkan," kata Wiyagus saat memberikan sambutan pada Apel Akbar Satlinmas dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus deklarasi, pelantikan, dan pengukuhan Pengurus Pusat serta Daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) se-Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Jumat, 28 Agustus 2026.

Ia menegaskan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, trantibumlinmas termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

"Menjaga ketenteraman dan ketertiban bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Wiyagus mengatakan tantangan di tengah masyarakat semakin beragam, mulai dari bencana, kebakaran hutan dan lahan, gangguan ketertiban, potensi konflik sosial hingga berbagai bentuk kerawanan lainnya. Situasi tersebut membutuhkan deteksi dini, pencegahan, respons cepat, dan koordinasi lintas sektor.

"Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Negara membutuhkan kekuatan yang berada paling dekat dengan masyarakat, yang memahami lingkungan, mengenali potensi kerawanan, dan dapat bergerak ketika masyarakat membutuhkan bantuan," katanya.

Di sinilah, menurut Wiyagus, Satlinmas memiliki posisi yang penting. Saat ini terdapat 1.258.758 personel Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Jumlah tersebut dinilai menjadi kekuatan sosial dan kewilayahan yang besar karena anggota Satlinmas berada hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Dengan kedekatan tersebut, Satlinmas memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan warga, serta menyampaikan informasi secara cepat kepada pemerintah dan unsur terkait," ujar Wiyagus.

Karena itu, Satlinmas diminta tidak hanya dipandang sebagai pelengkap kegiatan pemerintahan. Kapasitas anggota perlu terus dibina dan diperkuat, termasuk melalui penguatan keamanan berbasis masyarakat.

Salah satunya melalui pos keamanan lingkungan atau poskamling. Wiyagus menyebut saat ini terdapat 469.076 poskamling di seluruh Indonesia, yang dapat menjadi ruang kewaspadaan, komunikasi, dan gotong royong masyarakat.

Peran Satlinmas tersebut semakin relevan ketika terjadi bencana. Wiyagus mencontohkan gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Hingga 26 Agustus 2026, pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak masih dilakukan, termasuk melalui survei udara untuk memvalidasi kondisi wilayah dan menentukan jalur distribusi bantuan.

"Penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi. Setelah itu masih terdapat proses pendataan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan, hingga membangun kembali kehidupan masyarakat," katanya.

Dalam setiap tahapan itu, Satlinmas dapat membantu menyampaikan informasi dari lapangan, mendukung kesiapsiagaan, dan membantu masyarakat sesuai kemampuan serta kewenangannya.

Satlinmas Diminta Aktif Cegah Karhutla

Selain bencana alam, Wiyagus menyoroti ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB pada 25 Agustus 2026, terdapat 5.923 hotspot di enam provinsi prioritas dengan indikasi luas lahan terbakar sedikitnya 62.786 hektare.

Enam provinsi tersebut yakni Sumatera Selatan dengan 1.517 titik, Riau 447 titik, Jambi 253 titik, Kalimantan Barat 1.836 titik, Kalimantan Tengah 1.396 titik, dan Kalimantan Selatan 473 titik.

Wiyagus mengingatkan dampak karhutla tidak hanya menyentuh persoalan lingkungan. Kebakaran dan asap juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, kualitas udara hingga keselamatan kerja. Karena itu, ia meminta Satlinmas memperkuat perannya di lapangan.

"Saya meminta Satlinmas mengambil peran lebih kuat dalam pencegahan, deteksi dini, lakukan pemantauan lingkungan, bangun komunikasi dengan masyarakat, edukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan segera laporkan apabila ditemukan titik api atau potensi bahaya," tegasnya.

Peran tersebut, kata Wiyagus, tidak dapat dilakukan sendirian. Satlinmas harus bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat. Semakin cepat informasi diterima dan ditindaklanjuti, semakin besar peluang mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Aslinmas Sumatera Selatan Sutoko. Ia menilai keberadaan Satlinmas di desa dan kelurahan selama ini masih kerap dipandang sebelah mata, padahal mereka menjadi unsur yang berada paling dekat ketika persoalan muncul di lingkungan masyarakat.

"Selama ini Satlinmas di desa dan kelurahan masih dipandang sebelah mata oleh publik. Padahal tugasnya tidak ringan. Terdepan penanganan persoalan yang dihadapi desa, kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, ambil peran terdepan adalah Linmas," kata Sutoko.

Menurut Sutoko, Aslinmas akan menjadi rumah besar bagi Satlinmas sekaligus mendorong perhatian lebih besar terhadap kondisi anggota di lapangan. "Karena Satlinmas itu manusia biasa yang harus diperhatikan juga. Take home pay-nya sehari, sebulan seperti apa, perhatiannya seperti apa, seragamnya sudah lusuh-lusuh seperti apa, itu fokus kita beri perhatian," ujarnya.

Di Sumatera Selatan, Sutoko mengatakan lebih dari 20 ribu anggota Satlinmas telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan terdata secara by name by address. Konsolidasi organisasi menjadi agenda awal Aslinmas Sumsel. Sutoko mengatakan pembentukan DPC akan dilanjutkan dengan penguatan jaringan hingga tingkat kecamatan dan desa.

Dalam konteks karhutla, ia memastikan Satlinmas siap membantu ketika persoalan terjadi di tingkat terbawah. "Yang menjadi tantangan, hambatan, persoalan yang dihadapi di level terbawah, desakah, kelurahankah, siap untuk membantu sesuai kemampuannya masing-masing. Tadi kan sudah deklarasi siap membantu karhutla, siap menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi di desa," kata Sutoko.

Aslinmas Disiapkan Perkuat Kolaborasi

Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Aslinmas yang baru dideklarasikan dan dikukuhkan memiliki peluang untuk mengambil peran dalam penanganan berbagai persoalan di daerah. Menurut Maruli, pembentukan organisasi tersebut akan diarahkan untuk berkembang ke seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, pelibatan masih dibatasi di sejumlah provinsi sebelum diperluas.

"Mudah-mudahan kita nanti Aslinmas bisa jadi suatu organisasi yang bisa berperan untuk bangsa dan negara," kata Maruli seusai apel.

Terkait karhutla, Maruli mengatakan Aslinmas dapat masuk dalam kolaborasi yang selama ini telah melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur lainnya. "TNI yang sudah berperan dengan Polri di depan, ada juga BNPB, ya mungkin nanti Aslinmas bisa masuk," ujarnya.

Ia mengatakan akan dilakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok masyarakat di daerah yang dapat segera dilibatkan dalam penanganan karhutla. Maruli menilai kolaborasi yang semakin kuat dapat membuat penanganan karhutla lebih efektif.

"Dengan nanti ada kekompakannya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Aslinmas, mungkin akan jauh lebih efektif nanti," katanya.

Menurut Maruli, fungsi Aslinmas pada dasarnya cukup fleksibel. Selain membantu menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat dapat dilibatkan dalam berbagai program pemerintah, termasuk persoalan lingkungan dan karhutla. "Apa yang bisa dikerjakan kita fleksibel ya. Jadi ikut membantu intinya," kata Maruli.

Wiyagus berharap deklarasi dan pengukuhan Aslinmas tidak berhenti sebagai wadah berhimpun. Organisasi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman, membangun jejaring, mengembangkan inovasi, sekaligus memperkuat solidaritas Satlinmas di seluruh Indonesia. Ia juga mengingatkan penguatan Satlinmas setidaknya bertumpu pada tiga hal, yakni peningkatan kapasitas dan profesionalisme, penguatan sinergi dan koordinasi, serta kedekatan dengan masyarakat.

"Pemerintah membina, daerah menguatkan, Satlinmas mengabdi, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan bersama," ujar Wiyagus.

Sekitar 3.000 anggota Satlinmas hadir dalam apel akbar tersebut. Penguatan organisasi dan jaringan Satlinmas diharapkan tidak hanya memperkuat ketertiban lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan berbagai ancaman yang muncul di daerah.