RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah serius dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2026. Provinsi Sumatera Selatan kembali menjadi perhatian utama karena termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menyebut berbagai langkah strategis terus diperkuat untuk menekan potensi kebakaran sejak dini. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menitikberatkan pada pencegahan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

“Upaya mitigasi terus kami tingkatkan untuk memastikan pengendalian karhutla berjalan lebih efektif dan berdampak minimal,” ujar Jumhur.

Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan diperketat, pembangunan embung terus didorong, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) disiapkan sebagai langkah antisipasi saat kondisi mulai mengkhawatirkan. Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan titik panas guna mempercepat respons di lapangan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.

“Kita harus bergerak dari sekarang. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya saat memimpin apel kesiapsiagaan nasional di Sumatera Selatan.

Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam dua tahun terakhir. Secara nasional, luas kebakaran tercatat 376.805,05 hektare pada 2024 dan menurun menjadi 359.619,40 hektare pada 2025. Di Sumatera Selatan, penurunan lebih signifikan dari 15.422,48 hektare pada 2024 menjadi 5.939,79 hektare pada 2025.

Sementara itu, pada periode 1 Januari hingga 30 April 2026, luas karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79,95 hektare. Meski angkanya relatif kecil, pemerintah menilai kondisi ini belum bisa membuat lengah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang, dengan puncak kekeringan di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran jika tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, KLH/BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci agar tren penurunan karhutla dapat terus dijaga.

Upaya ini tidak hanya menyasar perlindungan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat yang kerap terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.