RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi keputusan pemerintah yang menahan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar di tengah tekanan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menurut BHS, kebijakan tersebut krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Ia menilai, penahanan harga BBM mampu menekan potensi inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar target pertumbuhan ekonomi nasional tetap tercapai.

“Kebijakan ini tepat untuk mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” ujar BHS dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia membandingkan langkah Indonesia dengan Malaysia dan Brunei Darussalam yang juga mempertahankan harga BBM subsidi. Di Malaysia, harga RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel sekitar 2,15 ringgit atau Rp9.000 per liter. Sementara di Brunei, harga premium bertahan di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp6.400 per liter.

BHS menilai, sebagai negara penghasil minyak mentah, Indonesia memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas harga energi domestik seperti kedua negara tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati terhadap kemampuan fiskal. Jika tekanan anggaran meningkat, ia meminta agar subsidi BBM tetap diprioritaskan untuk sektor transportasi publik dan logistik massal, bukan kendaraan pribadi.

“Beban subsidi solar tidak lebih dari Rp20 triliun, namun saat ini masih banyak digunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Menurutnya, penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi memperbesar beban negara tanpa memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, BHS mendorong agar subsidi difokuskan pada angkutan umum seperti bus, truk logistik, kereta api, kapal laut, hingga penyeberangan ferry.

Ia menekankan, sektor transportasi laut dan penyeberangan memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah sekaligus tulang punggung distribusi logistik nasional.

Berdasarkan data BPH Migas, konsumsi BBM subsidi untuk sektor tersebut hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi nasional sebesar 18,8 juta kiloliter. Meski kecil, dampaknya dinilai signifikan dalam menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga barang.

“Porsinya kecil, tapi dampaknya besar untuk menahan biaya logistik dan menjaga ekonomi antar pulau,” kata BHS.