KBRN, Jakarta: Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggalakkan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa mendapat sambutan positif dan apresiasi tinggi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kebijakan tersebut adalah langkah strategis yang vital bagi penguatan sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam (SDA), dan angkutan massal penumpang di Indonesia.

Politisi yang akrab disapa BHS ini menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo sejalan dengan upaya konkret untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, khususnya di luar Jawa. Ia bahkan menyoroti sejarah panjang kereta api di Indonesia yang sudah dimulai sejak era kolonial Belanda, di mana total panjang rel kala itu mencapai sekitar 7.300 kilometer, terfokus di empat pulau besar: Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Sebagai contoh, di Pulau Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsep tersebut sebenarnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelas BHS dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2025).

BHS berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dapat menjadikan pembangunan kembali sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional yang mendesak.

Prioritas Trans Sumatera dan Trans Sulawesi

Secara spesifik, BHS mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pembangunan rel kereta api konvensional di Sumatera yang disebutnya masih belum terealisasi sepanjang kurang lebih 1.300 kilometer. Jaringan ini sangat krusial untuk menyambungkan jalur Trans Sumatera secara utuh, mulai dari Lampung hingga Aceh.

Ia memaparkan hitungan ekonomis yang menarik. Jika biaya pembangunan rel kereta api konvensional diperkirakan sekitar Rp40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera hanya sekitar Rp52 triliun.

“Dengan modal sebesar itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api Trans Sumatera yang strategis bagi konektivitas logistik nasional,” tegasnya.

Untuk melengkapi infrastruktur tersebut, BHS menambahkan, pemerintah dapat menganggarkan tambahan Rp10 triliun untuk pengadaan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock). Rangkaian ini dapat difungsikan sebagai kereta penumpang (kapasitas 10 gerbong) dan kereta barang/logistik (kapasitas 30 gerbong).

"Dengan manfaat itu, sudah bisa dipastikan kereta api konvensional mampu memindahkan jutaan penumpang tiap tahun serta seluruh logistik sumber daya alam (SDA) maupun Agriculture yang jumlahnya miliaran ton logistik per tahunnya dari hasil wilayah Sumatera," ungkapnya.

Tidak hanya Sumatera, BHS juga menyoroti potensi Trans Sulawesi sepanjang 1750 Km. Ia memperkirakan biaya pembangunan rel untuk Trans Sulawesi tidak lebih dari Rp60 triliun, namun dampaknya bagi ekonomi wilayah sangat besar.

“Maka ekonomi di Pulau Sulawesi akan berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam seperti agrikultur dalam jumlah miliaran ton dan penumpang jutaan per tahun dapat diangkut oleh transportasi massal kereta api di Sulawesi. Tentu, lebih efektif dan murah,” kata BHS.

Dampak Ekonomi dan Kompetisi Global

Secara keseluruhan, BHS meyakini bahwa dengan total biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, proyek Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi. Proyek ini akan membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatera dan 6 provinsi di Sulawesi, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

"Dengan biaya yang tidak lebih dari 200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatera dan 6 Provinsi di Sulawesi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan menggeliat, dan tentu akan terjadi pemerataan ekonomi akibat adanya transportasi publik massal tersebut," ujar BHS.

BHS menekankan bahwa fungsi utama kereta api konvensional adalah perpindahan logistik dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi.

"Karena yang lebih bisa menumbuhkan ekonomi adalah perpindahan logistik yang cepat dalam jumlah besar daripada perpindahan penumpang,” jelasnya.

Ia juga menyinggung pembangunan kereta api di Aceh sebagai hal yang mendesak untuk mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri, sekaligus berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama mendominasi sebagian besar logistik di Selat Malaka.

"Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing - masing 30 juta TEUS per tahun dan ditambah wacana pembangunan selat Kra di Thailand, kita harus berusaha mengambil pasar tersebut dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatera," tegasnya.

Tujuannya adalah untuk mengangkut bahan mentah (raw material) menuju industri penghasil bahan jadi di Sumatera, dan selanjutnya didistribusikan ke Jawa, domestik, maupun diekspor.

Anggota DPR ini menegaskan bahwa pemerintah RI harus meninjau kembali dan memprioritaskan kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah Indonesia untuk pemerataan ekonomi.

"Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat untuk Jakarta - Surabaya, bahkan hingga ke Banyuwangi" pungkasnya.