KBRN, Palembang: Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Pullman Ballroom Central Park, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Rakornas tahun ini mengusung tema Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN). Kegiatan tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan nasional.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menyebut keberhasilan PSN sangat bergantung pada keselarasan langkah dan sinergi lintas level pemerintahan di seluruh Indonesia.

“Jika pusat dan daerah sejalan, dampak program strategis nasional akan terasa langsung ke masyarakat,” ujar Tito. Ia menegaskan bahwa sinergi kebijakan menjadi pondasi bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Tito juga menjelaskan bahwa program strategis nasional memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PSN akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya beli masyarakat.

“Kami ingin ekonomi daerah tumbuh melalui penguatan sektor produktif seperti pertanian, nelayan, dan koperasi,” tambahnya. Ia berharap daerah dapat mengoptimalkan potensi unggulannya agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Selain memperkuat sinergi pembangunan, Rakornas juga menjadi momentum untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Tito menegaskan pentingnya integritas seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan transparan dan penuh tanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia berharap Rakornas mampu memperkuat fungsi inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan di setiap daerah.

Kemendagri juga memberikan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada inspektorat daerah berprestasi di Indonesia. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel berkomitmen memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan di lingkungan pemerintahan daerah. “Fungsi pengawasan adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Sumsel akan terus meningkatkan pembinaan agar program daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tegasnya.

Rakornas yang diikuti lebih dari 900 peserta dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia ini menjadi wadah strategis untuk bertukar pengalaman. “Rakornas ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi ruang kolaborasi untuk memperkuat semangat bersama mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Cik Ujang.