KBRN, Palembang: Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumsel, Senin (15/9/2025), yang diterima langsung oleh Gubernur Herman Deru di Kantor Gubernur Sumsel.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari inventarisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, menekankan bahwa tata ruang tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga harus memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Dimanapun kami berkunjung, selalu kami tekankan bahwa keberadaan anggota DPD harus dirasakan masyarakat. Tata ruang penting untuk menghindari konflik, mencegah bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ungkap Sofyan dalam pertemuan tersebut.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kedatangan Komite I DPD RI. Ia menilai, masukan yang diberikan menjadi pencerahan sekaligus dorongan nyata bagi Pemprov Sumsel untuk terus memperkuat program pembangunan. “Kami terbantu dengan masukan langsung dari anggota DPD RI. Ini momen berharga bagi kami,” kata Deru.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan capaian pembangunan di Sumsel. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,42 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Sektor pertanian pun terus berkembang dengan lahan sawah seluas 519 ribu hektare, ditambah 48 ribu hektare sawah baru pada tahun 2025.

Selain tata ruang, isu pemekaran wilayah juga menjadi perhatian. Dua daerah, yakni Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area Kabupaten Lahat, sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Deru berharap DPD RI dapat memperjuangkan aspirasi tersebut agar pemerintah pusat memberi perhatian serius.

“Pemekaran ini merupakan kebutuhan strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun tentu kita masih menunggu kebijakan pusat, khususnya terkait moratorium,” jelasnya.

Anggota Komite I DPD RI asal Sumsel, Jialyka Maharani, menambahkan, aspirasi dari daerah harus menjadi prioritas pembahasan di tingkat nasional. “Kami datang untuk mendengar langsung dan memastikan pembangunan di Sumsel berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Menutup kunjungan, Sofyan Hasdam menegaskan kembali bahwa DPD RI mendukung penuh usulan pemekaran di Sumsel. Ia menyebut pihaknya akan mengupayakan pembahasan khusus bersama Wakil Presiden RI. “Pemekaran wilayah bukan sekadar soal administrasi, tapi juga upaya nyata pemerataan pembangunan bagi masyarakat,” tandasnya. (Rian Apridani)