KBRN, Palembang: Percepatan sertifikasi halal merupakan amanat undang-undang Nomor 33 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024. Sertifkat itu akan berlaku penuh bagi seluruh pelaku usaha pada tahun 2026 mendatang.

Kasubdit Bina Ekosistem Halal BPJPH Zainuddin menjelaskan pemerintah tengah menggalakkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Program ini bertujuan mendukung kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026,” ujarnya di Palembang dalam kegiatan Literasi Halal, Kamis (30/10/25)

Zainuddin menegaskan halal di Indonesia merupakan kewajiban, bukan hanya tuntutan agama, tapi juga bagian dari kepatuhan hukum. “Jika lewat dari Oktober 2026 pelaku usaha belum mengantongi sertifikat halal, produk tersebut tidak boleh lagi beredar,” tegas Zainuddin.

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Iqbal Romzi turut memberikan pemahaman terkait urgensi sertifikasi halal. Dia menjelaskan bahwa lembaga halal kini telah berdiri sebagai badan independen berdasarkan Perpres Nomor 153, dan bertugas memastikan kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengakses produk halal.

“Produk yang bersertifikat halal akan lebih memiliki daya saing. Saya mengajak seluruh pelaku UMKM di Sumsel untuk segera mendaftarkan usahanya. Masih ada kuota gratis, mari manfaatkan ini,” ajaknya yang juga hadir dalam kegiatan itu.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Perlu adanya sinergi agar sertifikasi halal ini benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha. Ini bagian dari komitmen kita bersama dalam memberikan jaminan mutu dan kepercayaan kepada konsumen,” pungkasnya di acara yang sama.