Pemkab Musi Banyuasin Masuk Jajaran Nomine Anugerah Layanan Investasi 2026

RRI.CO.ID, Jakarta- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) berhasil menorehkan capaian membanggakan dengan menembus jajaran nomine Pemerintah Kabupaten Terbaik Nasional. Capaian nominasi untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2026.

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdur Rohman Husen, menghadiri secara langsung penganugerahan Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2026. Acara berlangsung di Auditorium Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Rabu 16 September 2026.

Meskipun nominasi, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Khususnya pada sektor perizinan usaha dan kemudahan investasi.

Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen menyampaikan rasa syukur serta harapannya atas pencapaian yang diraih Kabupaten Muba. Beliau berharap raihan ini dapat terus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran aparatur Pemkab Muba dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

"Pencapaian sebagai salah satu nomine terbaik nasional ini hendaknya tidak membuat kita berpuas diri, melainkan menjadi pendorong motivasi untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Harapan kita ke depan, pelayanan perizinan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat semakin cepat, transparan, dan memberikan kemudahan yang nyata bagi para investor maupun pelaku UMKM lokal," ungkap Wabup Muba Abdur Rohman Husen.

Ia juga menambahkan bahwa iklim investasi yang kondusif dan ramah pengusaha di daerah pada akhirnya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin secara menyeluruh. “Secara menyeluruh yang kita harapan investasi masuk ke Muba agar menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sestama BKPM, Rudi Salahuddin, menrinci evaluasi penilaian kinerja tahun 2026 mencakup 571 objek penilaian yang terdiri atas 25 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah. Proses penilaian berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Investasi Nomor 2 Tahun 2022.

Penilaian dengan melibatkan tim penilai independen dari lintas kementerian, Kadin Indonesia, hingga lembaga survei teruji. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang terus bertransformasi demi mempermudah iklim berusaha di Indonesia,” ujarnya.

"Kepastian waktu, keterbukaan informasi, dan kemudahan dalam pelayanan perizinan merupakan kunci utama untuk menarik minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Muara dari seluruh perbaikan sistem ini tidak lain adalah demi menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Rosan

Acara ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.