BI-Kemenag Garap 2.200 Madrasah Sumsel untuk Melek Keuangan Digital

RRI.CO.ID, Palembang - Pemahaman tentang arus uang, transaksi digital, dan pengelolaan finansial kini tak lagi sebatas konsumsi civitas akademika perkotaan atau pelaku usaha semata. Ratusan ribu siswa madrasah hingga santri pondok pesantren di Sumatera Selatan mulai digembleng untuk melek keuangan sejak dari ruang kelas.

Langkah ini ditandai lewat kolaborasi strategis antara Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel melalui Program Edukasi Kebanksentralan yang diresmikan di Palembang, Rabu, 12 Agustus 2026.

Mewadahi jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA), kerja sama ini menyasar penguatan literasi keuangan, penetrasi pembayaran digital, hingga perlindungan konsumen bagi para pelajar.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, menegaskan pentingnya membangun fondasi finansial sejak dini sebelum para siswa terjun ke dunia kerja maupun kewirausahaan.

“Mulai sekolah, mereka nanti akan masuk ke dunia nyata, baik dunia perkantoran maupun dunia usaha. Dengan sinergi edukasi melalui kick off program ini di jenjang Aliyah, Tsanawiyah, dan Ibtidaiyah, ini akan sangat membantu kami,” ujar Bambang.

Menariknya, materi edukasi tak dibiarkan mengawang pada teori ekonomi tingkat tinggi. Pembelajaran dirancang praktis, mulai dari simulasi pengelolaan uang saku hingga penerapan sistem transaksi pembayaran nirkasir berbasis QRIS di lingkungan kantin madrasah.

“Harapan kita, kebijakan yang dibuat dapat tertransmisikan dengan baik, mendorong perekonomian, serta menjadikan lembaga pendidikan madrasah dan pesantren sebagai penguat perekonomian bangsa,” tegas Bambang.

Potensi jangkauan program ini sangat masif. Kakanwil Kemenag Sumsel, Syafitri Irwan, mengungkapkan basis pendidikan berbasis keagamaan di Sumsel menyimpan ekosistem besar yang siap menyerap edukasi ini.

“Di Sumatera Selatan terdapat 94 madrasah negeri mulai dari jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah, serta sekitar 1.380 madrasah swasta dan kurang lebih 725 pondok pesantren yang memiliki izin operasional. Ini adalah potensi besar,” kata Syafitri.

Tingginya antusiasme masyarakat masuk madrasah—bahkan hingga menolak 300–400 persen calon siswa di beberapa sekolah favorit—menjadi modal penting. Penanaman nilai moral dan adab yang selama ini menjadi keunggulan madrasah kini akan dibalut dengan kecakapan finansial modern.

Melalui integrasi ini, kedua institusi berkomitmen melakukan pengawalan dan evaluasi berkala agar digitalisasi ekosistem madrasah berjalan riil di lapangan, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.