RRI.CO.ID, Palembang - Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai maupun membagikan setiap informasi yang diterima di media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks. Edukasi literasi digital dinilai menjadi kunci menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Pesan tersebut disampaikan Dosen Sistem Informasi Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, Andri Wijaya, saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Cerdas di Studio PRO 1 RRI Palembang, Rabu, 15 Juli 2026. Menurutnya, penyebaran hoaks semakin cepat karena didukung kemudahan fitur berbagi pada berbagai aplikasi digital.

Andri mengatakan banyak pengguna media sosial membagikan informasi karena dipengaruhi emosi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Kondisi tersebut membuat informasi palsu dapat menyebar luas hanya dalam hitungan detik.

"Faktor berikutnya banyak orang membagikan informasi karena emosional tanpa memeriksa kebenarannya. Karena itu, untuk menyaring dan menangkal berita hoaks tentu membutuhkan strategi tertentu," ujarnya.

Ia menjelaskan masyarakat dapat menerapkan metode STOP untuk menyaring informasi sebelum membagikannya. Metode tersebut meliputi Stop, yaitu berhenti sejenak saat menerima informasi, Teliti sumber berita, Observasi isi dan data pendukung, serta Pastikan kebenaran informasi dengan membandingkannya pada dua atau tiga media resmi.

Selain hoaks, Andri mengingatkan masyarakat mewaspadai berbagai ancaman keamanan siber. Ancaman tersebut antara lain phishing berkedok lowongan kerja, penipuan berbasis kecerdasan buatan (deepfake), pencurian kode OTP, hingga malware pada perangkat Android.

Untuk meningkatkan keamanan akun digital, Andri menyarankan masyarakat menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Ia juga mengimbau pengguna mengaktifkan autentikasi dua faktor serta rutin memperbarui aplikasi.

Menurutnya, pengguna media sosial juga tidak boleh memberikan kode OTP kepada siapa pun. Orang tua pun diminta membangun komunikasi yang baik dengan anak dan mengatur waktu penggunaan gawai untuk mengurangi berbagai risiko di ruang digital.

Andri menilai pemerintah memiliki peran penting dalam menekan berbagai persoalan digital, termasuk maraknya judi online, penipuan siber, dan kecanduan gim. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui regulasi, termasuk penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Media sosial hanya sebuah alat. Satu klik dari jempol kita bisa membangun optimisme, tetapi juga bisa menghancurkan kedamaian orang lain jika yang dibagikan adalah berita bohong. Berpikirlah dan verifikasi terlebih dahulu sebelum membagikan informasi," tuturnya.