KBRN, Palembang: Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik, Rabu (1/10/2025). Rakor ini tidak hanya mendengarkan laporan camat, tetapi juga membuka partisipasi warga lewat siaran langsung di TikTok.

Melalui forum daring tersebut, masyarakat bisa langsung menyampaikan berbagai keluhan seputar pelayanan dan infrastruktur di lingkungan mereka. Keluhan terbanyak yang disuarakan warga adalah terkait lampu jalan yang rusak dan butuh perbaikan segera.

Ratu Dewa menyebut dari total 53 ribu titik lampu jalan di Palembang, terdapat 3.625 unit yang rusak. “Saya minta Dinas PU membuat simulasi terukur, dan dalam 15 hari ke depan progres perbaikannya akan dievaluasi,” ujarnya.

Selain lampu jalan, warga juga mengeluhkan jalan berlubang, pohon tua, drainase tersumbat, hingga genangan air. Ratu Dewa menegaskan semua camat harus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti masalah-masalah tersebut.

“Saya ingin ada progres nyata, bukan sekadar formalitas rapat. Dalam satu bulan akan saya cek langsung bersama OPD terkait untuk mencari solusi,” tegasnya.

Selain menyoroti infrastruktur, Ratu Dewa juga menekankan pentingnya mendukung program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo. Program ini diyakini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Menurutnya, camat harus lebih aktif mendeteksi permasalahan di wilayah masing-masing. “Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan, semakin terlihat kinerja nyata aparat di lapangan,” katanya.

Dalam rakor tersebut, Camat Sematang Borang, Nur Muhammad Arpan, melaporkan 149 titik lampu jalan di wilayahnya rusak. Ia menambahkan terdapat kebutuhan penambahan 249 titik lampu, meski baru disetujui pemasangan 100 unit.

“Bahkan ada lampu jalan yang nyentrum, ini sangat berbahaya bagi warga. Kami berharap segera ada penanganan cepat,” ungkapnya di hadapan wali kota.

Melalui rakor ini, Pemkot Palembang menegaskan komitmen untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki birokrasi, serta memastikan keluhan masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan terukur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah kota.