RRI.CO.ID, Palembang- DPRD Sumsel melalui Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar namun ilegal. “Maraknya keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural kembali ini juga menjadi perhatian di Sumatera Selatan,” kata Anggota Komisi V DPRD Sumsel Fajar Febriansyah, Jumat 6 Maret 2026.

Menurut Fajar jalur-jalur nonresmi masih digunakan dengan berbagai iming-iming penghasilan besar. Padahal risikonya sangat tinggi, bahkan banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya risiko menjadi pekerja migran.

“Sebagian nekat berangkat melalui jalur ilegal demi bekerja lebih cepat, namun rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alih-alih memperoleh pekerjaan sesuai janji, mereka justru terjebak dalam eksploitasi, jaringan judi online, praktik penipuan daring (scamming), bahkan perdagangan organ manusia,” sambung Fajar.

Fajar menceritkan salah satu negara seperti Kamboja terlihat menggiurkan di permukaan. “Namun tanpa disadari mereka bisa masuk dalam jerat perdagangan orang,” tambah politisi PAN ini.

Komisi V DPRD Sumsel mendorong pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dilakukan secara resmi. Melalui skema kerja sama antarnegara (G to G), sehingga keselamatan dan hak pekerja lebih terjamin.

Fajar juga mengapresiasi kesiapan Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam membantu memulangkan warga yang menjadi korban di luar negeri. Ia menekankan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat tidak lagi terjebak tawaran kerja ilegal yang berisiko tinggi.

“Bagaimanapun mereka warga negara Indonesia dan berasal dari Sumsel. Kita harus hadir membantu. Namun langkah konkret perlu diperkuat dengan koordinasi bersama KBRI di Kamboja,” pungkasnya.