KPK Dampingi Muba Benahi Tata Kelola Pemerintahan

RRI.CO.ID, Musi Banyuasin - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Pendampingan dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Peningkatan Integritas Tata Kelola Sistem Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa, 15 September 2026.

“Pendampingan merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sesuai arahan Presiden, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan pendidikan dan pencegahan, dengan penindakan sebagai langkah terakhir,” ucap Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II, Untung Wicaksono, di Muba.

Ia berharap program yang direncanakan Muba mendukung indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati, selaras dengan visi misi serta kemampuan keuangan daerah. “Kami mengapresiasi Bupati Muba beserta jajaran Pemkab Muba yang berkomitmen memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik ke depan,” kata Untung.

Kegiatan rakor berupa paparan Tim KPK, diskusi serta penyampaian saran dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muba. Bupati Musi Banyuasin, M Toha Tohet, yang memimpin rakor yang merupakan bagian dari pemantauan, evaluasi dan pendalaman tata kelola perencanaan, penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Toha menyampaikan terima kasih kepada Tim KPK RI atas pendampingan dan arahan yang diberikan kepada Pemkab Muba. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam proses memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju Muba yang semakin baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK yang terus mendampingi dan memberikan arahan. Pendampingan ini sangat berarti bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju Muba yang lebih baik,” kata Toha.

Ia mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran agar transparan serta akuntabel. Upaya itu, lanjutnya, membutuhkan sinergi seluruh jajaran legislatif dan eksekutif.

“Saya perintahkan seluruh jajaran perangkat daerah mengikuti paparan dan diskusi sampai selesai, mencatat setiap rekomendasi dan saran dari KPK, kemudian segera ditindaklanjuti secara nyata, termasuk pemenuhan indikator yang masih perlu diperbaiki,” imbuhnya.