KBRN, Muara Enim: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim siap memperkuat tata kelola pemerintahan dan menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang lebih berdampak dan terarah.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Muara Enim, Edison saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 Pemkab Muara Enim dengan Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Pemkab Muara Enim, Senin (4/8/2025).

‘’Kita siap memperkuat tata kelola pemerintahan. Ini startegi mencegah korupsi yang harus dilakukan Pemkab Muara Enim,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima RRI.

Bupati menegaskan siap mengikuti rekomendasi yang disampaikan Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah II KPK, Untung Wicaksono tentang strategi mencegah korupsi. Edisaon menyampaikan Kabupaten Muara Enim memiliki kekayaan SDA yang melimpah dengan APBD mencapai Rp3,6 trilun. Pendapatan tersebut perlu ditunjang dengan optimalisasi PAD yang akan digenjot hingga mencapai Rp1 triliun selema 5 tahun kedepan dengan menginventarisir seluruh potensi serta melaksanakan beberapa langkah strategis.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KPK RI, atas sinergitas yang dibangun secara berkesinambungan. “Pemkab Muara Enim juga terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan pencegahan korupsi yang terintegrasi pada Program Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP),” jelasnya.

Untuk itu, dirinya siap mendorong implementasi pengawasan dan MCSP dengan menjamin kecukupan anggaran pengawasan intern pemerintah. Termasuk memastikan proses Pengadaan Barang/jasa (PBJ) yang transparan, akuntabel dan profesional serta memperkuat pendidikan antikorupsi pada regulasi dan penganggaran.