KBRN, Palembang: Pengamat Politik Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, memberikan tanggapannya atas kasus yang melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel baru-baru ini. Ia menyebut kasus tersebut sebagai “fenomena gunung es” yang mencerminkan lebih banyak masalah tersembunyi di balik birokrasi pemerintahan.

“Kalau kita mau jujur, ini hanya sedikit yang terlihat. Di bawah permukaan, masih banyak kasus yang lebih parah. Ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan pemerintahan kita,” ujar Ade, Minggu (12/1/2025).

Ade menyoroti akar persoalan ini yang menurutnya berawal dari sistem politik yang berbiaya tinggi. Pemilu yang memerlukan dana besar memaksa banyak calon kepala daerah untuk mencari sumber pendanaan, yang kemudian berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih.

“Politik kita ini mahal. Untuk maju dalam pemilu, bisa menghabiskan ratusan miliar, tergantung wilayahnya. Akibatnya, setelah menang, pejabat ini harus mengembalikan modal dengan mengandalkan dana negara (state fund) dan sektor swasta (private sector). Ini jadi bancakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembiayaan politik yang tinggi ini menciptakan korupsi yang sistematis.

“Hasilnya, banyak kepala dinas atau pejabat lain yang terjerat korupsi karena mereka ‘berhutang’ pada proses politik yang membawa mereka ke posisi itu,” katanya.

Ade juga mengkritik lemahnya sistem meritokrasi dalam pengangkatan pejabat. Menurutnya, banyak pejabat yang tidak memiliki kapasitas karena mereka mendapatkan posisi tersebut sebagai imbalan atas dukungan politik.

“Hari ini, banyak pejabat yang menjabat bukan karena prestasi atau kapasitas, tetapi karena kontribusi mereka dalam memenangkan kepala daerah. Akibatnya, pengawasan dan tata kelola menjadi buruk, baik di birokrasi maupun di BUMD,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Ade mendesak aparat penegak hukum untuk serius dalam pengawasan dan penindakan.

“Kalau aparat serius, semua kepala dinas itu bisa saja pakai rompi oranye. Tapi ini bukan soal menangkap saja. Kita harus memperbaiki sistem secara menyeluruh, termasuk sistem pemilu dan meritokrasi dalam birokrasi,” tegasnya.

Ade berharap agar sistem politik dan pengawasan pemerintahan diperbaiki demi mencegah kasus serupa di masa depan.

“Kita perlu menata ulang sistem ini agar jabatan diberikan berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan transaksi politik,” pungkasnya.