RRI.CO.ID, OKU Timur - Pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai di Kabupaten OKU Timur. Pemerintah daerah mengajak masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar.
Bupati OKU Timur, Lanosin, menjadi responden pertama dalam kegiatan tersebut, Senin, 15 Juni 2026. Pendataan itu menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah OKU Timur.
Setelah pendataan perdana, petugas Badan Pusat Statistik akan turun langsung ke lapangan. Petugas akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026.
Lanosin mengatakan data yang akurat menjadi dasar penting dalam pembangunan daerah, kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan kondisi yang sebenarnya. “Tanpa data yang tepat, pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan data yang lengkap akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat. Hasilnya, program pembangunan dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran.
Lanosin mengaku telah mengikuti proses pendataan sebagai bentuk dukungan terhadap sensus dan berharap seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. “Hari ini saya sudah didata. Saya berharap seluruh masyarakat OKU Timur juga ikut berpartisipasi,” katanya.
Menurutnya, informasi yang diberikan masyarakat akan menjadi fondasi pembangunan daerah. Data tersebut juga menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan publik ke depan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten OKU Timur, Zaenal Abidin, menjelaskan pendataan dilakukan secara langsung melalui wawancara. Petugas menggunakan aplikasi FASIH yang dikembangkan BPS untuk menghimpun data.
Ia mengatakan metode tersebut memudahkan pengumpulan dan pengolahan informasi. Data yang diperoleh akan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
“Petugas akan melakukan wawancara secara langsung untuk menghimpun berbagai informasi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pelaku usaha,” tuturnya.
Zaenal mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik selama pendataan berlangsung. Ia juga meminta warga memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi sebenarnya.
Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Semakin baik data yang terkumpul, semakin besar manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Semakin berkualitas data yang diperoleh, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....