RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah pusat dan daerah di wilayah Sumatera memperkuat barisan menghadapi tantangan inflasi 2026. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Sumatera yang digelar di Palembang, Rabu, 11 Februari 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa dipandang sebatas pergerakan angka statistik. Stabilitas harga, menurutnya, langsung bersentuhan dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan angka. Stabilitas harga sangat berkaitan dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Rapat bertema Memperkuat Ketahanan Pangan dan Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Tahun 2026 itu menjadi forum penyelarasan langkah antara pusat dan daerah. Fokus utamanya adalah memastikan produksi dan distribusi pangan berjalan lancar agar gejolak harga dapat ditekan sejak awal.

Sekda Sumsel menekankan pentingnya sinergi antar daerah di Sumatera. Menurutnya, distribusi yang tersendat kerap menjadi pemicu lonjakan harga, meski produksi relatif aman.

Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, memaparkan perkembangan inflasi di Sumatera Selatan yang dinilai cukup stabil. Kondisi tersebut, katanya, perlu dijaga melalui koordinasi intensif dan respons cepat terhadap dinamika pasar.

Ia mengungkapkan sejumlah komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi signifikan, di antaranya daging sapi, bawang merah, dan cabai.

“Koordinasi yang kuat dan respons cepat terhadap dinamika harga komoditas menjadi langkah penting agar stabilitas tetap terpelihara,” ujar Ferry.

Rapat ini diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi. Pemerintah pusat dan daerah didorong memperkuat komitmen konkret menjaga ketahanan pangan, memperlancar distribusi, dan memastikan masyarakat merasakan langsung stabilitas harga di lapangan.