RRI.CO.ID, Palembang - Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan menyoroti potensi celah fiskal dalam penyusunan APBD 2026. Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025 pada Senin, 22 Juni 2026.
Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Golkar, M. Nasir, mengungkapkan adanya informasi terkait kebijakan baru pemerintah pusat. Kebijakan tersebut disebut tidak lagi memperbolehkan kekurangan salur dana transfer tahun 2024-2025 dimasukkan dalam APBD 2026.
Menurut Nasir, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Nasir menjelaskan alokasi dana transfer pusat dalam APBD 2026 dipatok sebesar Rp3,309 triliun. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus.
Sementara itu, kebutuhan APBD Sumsel 2026 mencapai Rp4,502 triliun, perbedaan angka tersebut menimbulkan ruang fiskal yang perlu dicari sumber pembiayaannya. "Artinya ada selisih yang harus kita pikirkan bersama. Ke mana kita mencari celah fiskal ini," ujarnya.
Nasir mengatakan Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah telah berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Target peningkatan pendapatan diperkirakan berada pada kisaran Rp1,8 triliun hingga Rp2 triliun.
Meski demikian, menurutnya peningkatan tersebut belum tentu mampu menutup seluruh kebutuhan fiskal dan berencana mengonfirmasi informasi tersebut kepada Komisi XI DPR RI. "Kalau memang benar seperti ini, bagaimana kelanjutan pembangunan di Sumsel ke depan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, mengatakan pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi fiskal yang ada. Menurutnya, persoalan tersebut juga terjadi secara nasional.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, Gubernur Sumsel, Herman Deru, memaparkan kinerja APBD 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,06 triliun atau 90,43 persen dari target Rp11,12 triliun.
Herman Deru mengatakan pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi belanja. "Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah," tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....