RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan menyusul tekanan fiskal akibat penurunan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026. Pertemuan itu membahas strategi penanganan permasalahan fiskal serta pemenuhan belanja prioritas daerah.

Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Syafaruddin, menghadiri rapat didampingi Kepala Bappeda Muba, Mursalin. Pertemuan berlangsung di Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI.

Syafaruddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang telah membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi pembangunan jangka panjang.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai masa depan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan tantangan fiskal yang dihadapi daerah saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Karena itu, pembangunan tidak dapat lagi hanya mengandalkan APBD maupun transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Syafaruddin, pemerintah daerah perlu memperluas sumber pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema alternatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

“Saat ini kami perlu menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih beragam. Ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat harus mulai dikurangi,” katanya.

Ia menjelaskan Musi Banyuasin memiliki sejumlah sektor unggulan yang berpotensi menarik investasi. Potensi tersebut meliputi minyak dan gas bumi, perkebunan, energi, hilirisasi industri, hingga pengembangan kawasan ekonomi.

Selain itu, pengembangan konektivitas jalan tol dan kawasan vokasi juga dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Potensi tersebut diharapkan dapat dikemas menjadi proyek strategis yang menarik bagi investor.

Kepala Bappeda Muba, Mursalin, mengatakan pemerintah daerah sedang menyiapkan berbagai proyek agar memiliki kesiapan pendanaan. Sejumlah skema yang dipertimbangkan antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, CSR, BUMD, dan investasi swasta.

“Kami berharap Bappenas dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan project pipeline daerah serta membantu mengidentifikasi skema pembiayaan yang paling tepat,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Keuangan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Yuanita Habibah, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Muba. Menurutnya, transformasi pembiayaan pembangunan menjadi kebutuhan penting di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Kami melihat Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat serta sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan menjadi proyek-proyek strategis yang menarik bagi investor,” ujarnya.

Yuanita menilai tantangan berikutnya adalah menerjemahkan berbagai potensi tersebut menjadi proyek yang matang dan terukur. Kejelasan skema pembiayaan juga menjadi faktor penting untuk menarik minat investor dalam mendukung pembangunan daerah.