KBRN, Palembang: Kinerja APBN Sumatera Selatan hingga 30 November 2025 menunjukkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga. Pendapatan negara meningkat, sementara belanja terkendali meski ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Hendra Wijaya, mengatakan pendapatan negara mencapai Rp13,84 triliun atau 78,88 persen dari target. “Penerimaan pajak menjadi pendorong utama, didukung sektor sawit, karet, dan perhutanan,” ujarnya.

Penerimaan pajak tercatat Rp10,93 triliun atau 73,32 persen dari target, tumbuh 9,57 persen dibanding tahun lalu. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai melonjak hingga Rp412,39 miliar atau 238,57 persen dari target.

Kenaikan harga patokan ekspor dan ekspor CPO jadi pendorong utama penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target dengan realisasi Rp2,49 triliun atau 101,46 persen.

Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp42,93 triliun atau 85,97 persen dari pagu, meski terkontraksi 4,78 persen. Pengurangan terjadi pada belanja barang dan modal, namun belanja sosial tetap tumbuh positif.

“Belanja sosial penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata ekonom Sumsel, Rina Indah. Ia menilai efisiensi anggaran tak mengorbankan perlindungan sektor kesejahteraan.

Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp31,48 triliun atau 91,19 persen dari pagu, naik 6,28 persen dari tahun lalu. “Kuatnya TKD penting menjaga kesinambungan pembangunan daerah,” jelas Hendra Wijaya.

Ekonomi Sumsel tumbuh 5,20 persen (year-on-year), tertinggi kedua di Sumatera, melampaui pertumbuhan nasional. Inflasi tercatat 2,91 persen, dengan penurunan TPT menjadi 3,69 persen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.