KBRN, Sekayu: Bupati Musi Banyuasin (Muba), M Toha Tohet, menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu, Aprinto Berlianto, beserta jajaran di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (13/8/2025). Pertemuan ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi optimalisasi penerimaan pajak, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Kepala KPP Pratama Sekayu, Aprinto Berlianto, mengapresiasi komitmen Pemkab Muba yang terbukti mampu menjaga tren positif penerimaan pajak. Ia menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong penguatan koordinasi dan pengawasan agar potensi penerimaan pajak dapat tergali maksimal.

Pada akhir Juli 2025, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Semester I Tahun 2025 bersama BPKAD Muba dan KPPN Sekayu sebagai syarat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Semester II 2025. Mulai Januari 2025, kewajiban perpajakan DJP menggunakan sistem coretax. Namun, masih ditemukan kendala saldo deposit dan beberapa OPD yang belum melaksanakan pelaporan pajak.

"Kami berharap dukungan Pemkab Muba untuk memastikan seluruh OPD patuh terhadap ketentuan perpajakan, termasuk melalui koordinasi dengan Dinas PMD untuk desa,” jelas Aprinto.

Aprinto juga menyoroti pentingnya sinergi dalam implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor PER-14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas. Sosialisasi kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha migas, menurutnya, akan dikoordinasikan bersama Petro Muba dan dinas terkait.

Menanggapi hal itu, Bupati Muba M Toha menyatakan kesiapan penuh Pemkab Muba dalam memperkuat sinergi lintas instansi. Ia menekankan perlunya kolaborasi erat antara KPP Pratama Sekayu, BPPRD, dan DPPKAD Muba untuk menjaga bahkan meningkatkan capaian penerimaan pajak. Pemkab Muba juga menyetujui rencana berbagi data sektor kuliner dengan BPPRD sebagai langkah konkret menggali potensi pajak daerah.

Pertemuan ini juga membahas hasil rekonsiliasi data pajak triwulan II tahun 2025. Berdasarkan laporan, terjadi peningkatan signifikan pada beberapa jenis pajak, yang mengindikasikan kerja sama lintas instansi berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.