RRI.CO.ID, Palembang - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan

hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan peran fiskal dalam mendukung perekonomian daerah.

Pendapatan negara mencatat pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya, sementara aktivitas ekonomi regional dan indikator kesejahteraan masyarakat tetap

terjaga. Di sisi lain, belanja negara mengalami kontraksi yang dipengaruhi penurunan alokasi

Transfer ke Daerah (TKD), meskipun belanja pemerintah pusat terus mengalami peningkatan.

Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp7,95

triliun atau 40,19% dari target APBN, tumbuh 17,87% dibandingkan tahun sebelumnya (year on

year). Capaian tersebut didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang mencapai Rp6,095 triliun

atau 35,98% dari target, dengan pertumbuhan 18,05% (yoy). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi

oleh peningkatan setoran masa PPN sektor administrasi pemerintahan, peningkatan setoran

masa PPh Badan dengan kontribusi terbesar dari industri sektor sawit, bank umum konvensional,

dan industri karet remah. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar

Rp205,37 miliar atau 55,27% dari target, namun mengalami kontraksi 20,08% (yoy) akibat

penurunan penerimaan Bea Keluar yang dipengaruhi menurunnya volume eksportasi CPO dan

produk turunannya. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,65 triliun

atau 66,76% dari target, tumbuh 24,55% (yoy).

Belanja negara hingga 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp19,01 triliun atau 49,92% dari

pagu, mengalami kontraksi 4,58% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp7,14 triliun atau

47,43% dari pagu dan tumbuh 32,58% (yoy), didorong oleh kenaikan belanja pegawai akibat

kenaikan gaji pokok dan formasi PPPK, akselerasi belanja barang, serta peningkatan belanja

modal yang dipengaruhi low base effect tahun sebelumnya. Sementara itu, penyaluran Transfer

ke Daerah mencapai Rp11,88 triliun atau 51,55% dari pagu dan mengalami kontraksi 18,33%

(yoy) seiring penurunan alokasi TKD tahun 2026.

Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja hingga Juni 2026

menunjukkan perlambatan baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah secara konsolidasi terealisasi sebesar Rp14,48 triliun atau 38,75% dari target, sedangkan

belanja daerah mencapai Rp12,74 triliun atau 32,46% dari pagu. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terealisasi sebesar Rp3,75 triliun, pendapatan transfer Rp10,71 triliun, dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah sebesar Rp23,75 miliar. Dari sisi belanja, belanja operasi terealisasi Rp10,63

triliun, belanja modal Rp685,66 miliar, belanja tidak terduga Rp4,42 miliar, serta belanja transfer

Rp1,42 triliun.

Dari sisi aktivitas ekonomi, Inflasi Juni 2026 tercatat 2,89% (yoy) dan masih berada dalam

rentang yang terkendali. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Juni 2026 berada pada level

optimis sebesar 129,9. Aktivitas konsumsi tetap kuat, didukung peningkatan produksi dan

investasi, tercermin dari pertumbuhan PPN tanpa restitusi s.d. Juni 2026 sebesar 18,3% (yoy),

meningkatnya impor bahan baku dan barang modal dibandingkan tahun sebelumnya, serta

pertumbuhan kredit investasi pada bulan Mei 2026 sebesar 18,49% (yoy) meskipun kredit modal

kerja mengalami penurunan. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Nilai Tukar Petani (NTP)

mencapai 149,39, menjadi yang tertinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Pada sektor eksternal, neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga Juni 2026 masih

mencatatkan surplus sebesar USD2,17 miliar. Devisa ekspor tercatat sebesar USD2,81 miliar,

didominasi komoditas batu bara, bahan baku karet, dan pulp, sedangkan devisa impor sebesar

USD638,71 juta, didominasi komoditas mesin, pupuk, dan pompa. Meskipun demikian, surplus

neraca perdagangan mengalami kontraksi 30,09% (yoy) akibat penurunan ekspor, sementara

impor tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ke depan, Kementerian Keuangan melalui sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara di Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi

kebijakan fiskal, menjaga kualitas pelaksanaan APBN, mengoptimalkan penerimaan negara,

meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah

daerah guna mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.