Poin Utama
- Kenaikan harga BBM di atas Rp20.000 per liter menyebabkan biaya operasional membengkak drastis dibandingkan saat nilai kontrak awal ditandatangani
- Proses pengaspalan jalan nasional sangat rentan terhadap harga energi karena BBM digunakan di setiap tahap, mulai dari pengolahan material di AMP hingga distribusi ke lokasi proyek .
- Akibat fluktuasi harga yang liar, vendor BBM kini mewajibkan sistem bayar di muka (advance payment), yang semakin menekan likuiditas penyedia jasa konstruksi di lapangan .
RRI.CO.ID, Palembang - Sektor konstruksi di Sumatera Selatan kini tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dampaknya sangat terasa pada proyek-proyek strategis, termasuk pemeliharaan ruas jalan nasional yang menjadi urat nadi distribusi logistik di wilayah tersebut.
Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Selatan, Alfredo Lukman, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dan lonjakan harga energi telah menciptakan efek domino yang signifikan di lapangan. Para penyedia jasa yang terikat kontrak kini mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen turut terkerek naik.
"Perlemahan nilai tukar rupiah itu tentu berdampak sangat signifikan terhadap kegiatan konstruksi. Penyedia jasa yang berkontrak dengan kita rata-rata sudah pada mengeluh dengan kenaikan harga BBM yang sangat signifikan," ujar Alfredo saat menjelaskan kondisi terkini industri konstruksi di wilayahnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Masalah utama dalam proyek jalan nasional, menurut Alfredo, terletak pada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap BBM, terutama pada proses pengaspalan. Energi fosil tersebut tidak hanya digunakan untuk menggerakkan alat berat, tetapi juga menjadi penentu utama dalam distribusi material dari tahap mentah hingga menjadi aspal yang siap hampar.
"Proses pengaspalan itu penentu utamanya BBM. Di semua material kita itu perlu distribusi, baik dari barang mentah diolah ke AMP hingga dihampar ke lapangan, semua perlu alat angkut yang menggunakan BBM," jelasnya lebih lanjut.
Kesenjangan harga menjadi tantangan yang paling nyata. Banyak kontraktor memenangkan tender saat harga BBM masih berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per liter. Namun, kenyataan di lapangan saat ini, harga BBM nonsubsidi khususnya solar industri telah melonjak jauh di atas Rp20.000 per liter, yang secara otomatis mengganggu kesehatan arus kas (cash flow) perusahaan penyedia jasa.
Kondisi ini diperparah dengan berubahnya skema transaksi di tingkat vendor. Akibat harga yang fluktuatif, vendor BBM kini tidak lagi mau menerima sistem pembayaran di belakang. "Vendor BBM minta dilakukan pembayaran duluan terkait harga BBM yang memang fluktuatif sehingga mereka takut dalam melakukan stok barang," tambah Alfredo.
Saat ini, pihak PJN Wilayah I Sumsel tengah menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pemberian eskalasi harga untuk menyelamatkan proyek-proyek yang sedang berjalan. Skema ini pernah diterapkan pada tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga agar pengerjaan infrastruktur tidak terhenti di tengah jalan akibat guncangan ekonomi global.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....