KBRN, Jakarta: Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki, bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian berbagai usulan pembangunan prioritas agar selaras dengan program pemerintah pusat pada 2026.

Muchendi menegaskan komitmen penuh Pemkab OKI dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekolah rakyat hingga penguatan 326 Kopdes Merah Putih. Namun, menurutnya, infrastruktur yang belum memadai masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan agenda nasional di daerahnya.

Ia menjelaskan, OKI merupakan wilayah terluas di Sumatera dengan penduduk mencapai 800 ribu jiwa dan ekonomi yang ditopang sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Wilayah kami terluas di Sumatera, penduduk 800 ribu jiwa, dan ekonomi ditopang pertanian, perkebunan, serta perikanan. Dengan potensi itu, dukungan pusat sangat menentukan percepatan pembangunan,” kata Muchendi, Kamis (11/12/2025).

Beberapa program prioritas yang diusulkan mencakup pengembangan kawasan perikanan Pantai Timur, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan listrik serta pembangunan dermaga pengumpan. Untuk kawasan perkotaan Kayuagung, Muchendi mengusulkan pembangunan jalan lingkar, pengolahan sampah terpadu, dan jaringan gas kota.

Di sektor pangan, ia mengajukan program listrik masuk sawah, pompanisasi, padi apung serta pelestarian kerbau rawa Pampangan. Selain itu, Muchendi menekankan pentingnya pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sungai Baung Air Sugihan yang didukung keberadaan PT OKI Pulp & Paper Mills melalui pembangunan pasar, pelabuhan sungai, jalan poros, storage air bersih dan normalisasi kanal.

Pemkab OKI juga mengusulkan pengembangan agrowisata Teluk Gelam serta penambahan RSUD Tipe D di Pampangan untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Usulan ini disambut positif oleh Menteri Rachmat Pambudy, yang berkomitmen mengoordinasikan dukungan lintas kementerian agar pembangunan OKI dapat mulai diakomodasi dalam anggaran 2026.

Menteri Rachmat Pambudy merespons positif seluruh usulan tersebut. Ia menyatakan akan mengoordinasikan dukungan lintas kementerian agar pembangunan OKI dapat masuk dalam penganggaran mulai 2026.

“OKI punya peluang besar untuk maju jika potensinya difokuskan dan disinkronkan dengan program pusat,” ujar Pambudy. Ia juga menyinggung penurunan transfer ke daerah (TKD), yang menuntut pemerintah daerah lebih agresif meningkatkan PAD dan menggandeng dunia usaha, termasuk lewat skema KPBU.

Ia juga menekankan perlunya pemerintah daerah meningkatkan PAD serta menggandeng dunia usaha melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk KPBU, guna menghadapi tantangan penurunan transfer ke daerah (TKD).