KBRN, Banyuasin: Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, secara resmi memberikan klarifikasi terkait isu efisiensi perjalanan dinas yang ramai diperbincangkan di media sosial. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan informasi dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya, Rais menegaskan, pembahasan efisiensi anggaran telah dilakukan jauh sebelum terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, pada rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun 2024, target anggaran tidak tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian, termasuk dalam aspek perjalanan dinas.

Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman bertujuan untuk membandingkan sistem pengelolaan anggaran agar lebih efektif. Langkah ini, menurutnya, tetap sejalan dengan tujuh bidang prioritas yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 900/833/SJ.

Terkait video berbuka puasa di sebuah warung makan di Yogyakarta yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, Rais menyampaikan permohonan maaf. Ia menjelaskan bahwa ucapannya dalam video tersebut hanyalah candaan yang tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak mana pun.

Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, Abdul Rais mengapresiasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja DPRD.

"Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengontrol kami. Ini menjadi masukan bagi kami agar lebih mawas diri dan melakukan perbaikan ke depan," ujarnya, Rabu (19/3/2025).

Sebagai penutup, Rais menegaskan komitmennya dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga menegaskan loyalitasnya terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Klarifikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan saya kepada masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada insan pers yang telah menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang," pungkasnya.