RRI.CO.ID, Palembang - Pengamanan data Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu krusial seiring meningkatnya digitalisasi sistem pemerintahan. Data ASN mencakup informasi pribadi, riwayat jabatan, penilaian kinerja, hingga data kepegawaian strategis yang wajib dilindungi dari kebocoran penyalahgunaan dan kejahatan siber, tanpa sistem pengamanan yang baik data tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan negara dan individu ASN.

Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong pengelolaan data ASN secara terintegrasi dan daring. Di satu sisi hal ini meningkatkan efisiensi birokrasi namun di sisi lain juga meningkatkan risiko serangan siber. Oleh karena itu pengamanan data ASN harus menjadi bagian penting dari kebijakan tata kelola pemerintahan digital.

Mengutip dari laman jdih.komdigi.go.id tentang undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dijelaskan bahwa bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara hukum pengamanan data ASN memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap data pribadi termasuk data ASN wajib diproses secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Instansi pemerintah berkewajiban mencegah akses tidak sah dan kebocoran data.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik pemerintah untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Ketentuan ini menjadi pedoman teknis dalam membangun sistem keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Pengamanan data ASN tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada sumber daya manusia. ASN sebagai pengguna sistem harus memiliki kesadaran keamanan informasi seperti tidak membagikan kata sandi waspada terhadap phishing dan mematuhi standar operasional prosedur pengelolaan data, kelalaian manusia sering menjadi penyebab utama kebocoran data.

Penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, dan audit sistem secara berkala menjadi langkah penting dalam melindungi data ASN. Selain itu pencadangan data (backup) dan pemulihan sistem (disaster recovery) perlu disiapkan untuk mengantisipasi gangguan atau serangan siber.

Instansi pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan internal terkait klasifikasi data ASN yaitu membedakan data yang bersifat publik, terbatas, dan rahasia. Dengan klasifikasi yang jelas akses data dapat dikendalikan secara proporsional sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dengan pengamanan data ASN yang kuat dan berkelanjutan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan akan meningkat. Perlindungan data bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga bentuk tanggung jawab moral negara dalam menjaga hak privasi ASN serta memastikan stabilitas dan keamanan sistem pemerintahan digital.