KBRN, Palangka Raya: Dalam rangka Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025 yang berlangsung di Sumba Timur, sebanyak 109 peserta dari berbagai wilayah menyampaikan tuntutannya. Mereka menuntut negara menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan untuk menjamin pengakuan, perlindungan, serta pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan yang paling terdampak bencana ekologis dan krisis iklim di Indonesia.

Direktur Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalteng, Irene Natalia, menegaskan bahwa hingga kini perempuan belum menjadi prioritas dalam kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, padahal mereka berada di garis depan menjaga identitas budaya. “Dalam PNLH Walhi, kami menyerukan agar setiap program strategis nasional memperhatikan kebutuhan dan mengakomodir perempuan, terutama mereka yang terdampak bencana ekologis dan mengalami ketidakadilan paling timpang. Negara harus memastikan tuntutan perempuan direalisasikan,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Di tengah meningkatnya bencana iklim seperti banjir, kekeringan, krisis air bersih, dan krisis pangan, perempuan dari komunitas lokal telah terbukti menjadi subjek utama dalam membangun solusi berbasis lokal. Namun, menurutnya Irene kontribusi tersebut sering kali tidak diakui dalam kerangka kebijakan nasional maupun global.

Sementara itu, Yustina May Nggiri dari Perempuan Disabilitas PAHDIS menilai inklusi gender masih menghadapi tantangan besar meski telah ada dokumen kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). “Banyak yang berpendapat kami tidak bisa mandiri. Padahal saya hidup sendiri tanpa anak dan suami. Kami butuh informasi dan pelibatan bermakna, bukan sekadar dikasihani,” ucapnya.

Data Solidaritas Perempuan menunjukkan, dari 57 desa di Indonesia terdapat 3.624 perempuan menjadi korban dan mengalami pemiskinan akibat pembangunan ekstraktif (Catatan Tahunan 2024). Kondisi ini memperparah dampak krisis iklim, terutama terkait akses air bersih, pangan, dan mata pencaharian yang sebagian besar ditopang oleh kerja perempuan.

Bahkan, perjuangan perempuan untuk mewujudkan kedaulatan kerap berujung pada kekerasan struktural dan kultural, seperti intimidasi dan kriminalisasi. PNLH 2025 juga menjadi ruang pertemuan berbagai aktivis lingkungan dari organisasi nasional, di antaranya Solidaritas Perempuan (SP), Madani Berkelanjutan, KEMITRAAN, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan Yayasan Pikul yang bersama-sama menyuarakan pentingnya keadilan iklim dan keadilan gender di Indonesia.