Musyawarah Desa RKPDes 2027 Pulau Hanaut Rampung Tepat Waktu Serentak

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut berhasil menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 di seluruh desa se-Kecamatan Pulau Hanaut. Kegiatan yang berlangsung secara maraton sejak 23 hingga 30 Juni 2026 tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa.

Musdes RKPDes dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan masyarakat dalam menyampaikan usulan dan aspirasi pembangunan. Berbagai program prioritas dibahas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan sektor pembangunan desa yang akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027.

Camat Pulau Hanaut, H. Fahrujianyah, SE mengapresiasi seluruh pemerintah desa yang telah menyelesaikan tahapan penyusunan RKPDes tepat waktu. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Musdes secara serentak menunjukkan komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam menyusun arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga. "Saya mengapresiasi seluruh kepala desa, BPD, perangkat desa, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam Musdes RKPDes. Semoga dokumen yang telah disepakati benar-benar menjadi dasar pembangunan yang transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Camat Pulau Hanaut juga menegaskan bahwa dokumen RKPDes yang telah disusun diharapkan mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat sehingga penggunaan anggaran desa dapat memberikan manfaat yang nyata. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan selesainya seluruh rangkaian Musdes RKPDes 2027, dokumen hasil kesepakatan desa selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut berharap sinergi antara pemerintah kecamatan, Forkopimcam, pemerintah desa, BPD, serta pendamping desa terus terjaga guna mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.