Ratusan SPPG dan Relawan Gelar Aksi Damai Minta MBG Dilanjutkan

  • 30 Jun 2026 19:20 WIB
  •  Palangkaraya

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama para relawan menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah.

Koordinator Aksi Damai, Tirta Yoga Panuntun, menegaskan pihaknya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun, mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.

"Penyampaian aspirasi dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan kami kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik dan tepat sasaran," ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Agustiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi, merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya.

"Kami menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum atau dapur SPPG yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah.

Para peserta aksi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta menyampaikan aspirasi secara tertib di hadapan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....